JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana pengunduran pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pertemuan tersebut, disepakati percepatan proses rekrutmen kedua kategori tersebut pada tahun 2025.
Dasco menjelaskan, pemerintah sebelumnya mengusulkan penundaan pengangkatan CASN hingga 1 Oktober 2025 dan PPPK hingga Maret 2026. Namun, melalui pembahasan intensif, DPR dan pemerintah menyetujui skema percepatan dengan memastikan tahap persiapan seperti pendataan dan simulasi diselesaikan lebih awal.
“Dalam pertemuan itu saya minta, kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat. Dan, Alhamdulillah pada waktu itu sudah disampaikan bahwa pemerintah secara serentak akan dilakukan di 2025,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (17/03/ 2025).
Kendati begitu, Dasco menekankan, hari ini pemerintah diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, Menpan RB, Rini Widiyanti dan Kepala BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arief bakal memberikan pengumuman terkait pengangkatan CASN-PPPK.
Ia menegaskan DPR RI tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kapan pengangkatan CASN-PPPK tersebut.
“Namun (pengangkatan) CPNS-nya apakah setelah lebaran pada bulan apa dan kemudian PPPK-nya secara bertahap paling lambat pada bulan apa di 2025, tentunya pihak pemerintah yang berwenang akan menjawab ini. Saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13.00 atau pukul 14, pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, MenPAN-RB dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah sedang bekerja dan mengurus pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diundur sampai 1 Oktober 2025 dan Maret 2026.
“Ya lagi diurus semuanya,” ujar Presiden Prabowo di Kemendikdasmen RI, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025.
Sumber VIVA.co.id
