BANDA ACEH – Penanews.co.id – Derasnya Arus eksodus kader Partai NasDem ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin menunjukkan pola yang konsisten dan tidak lagi dapat dianggap sebagai kejadian kebetulan.
Bergabungnya Rusdi Masse Mappasessu (RMS), eks Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan, ke PSI yang diumumkan secara resmi dalam Rapat Kerja Nasional PSI di Makassar pada Kamis, (29/01/2026), menjadi sinyal kuat bergesernya konfigurasi kekuatan politik setelah Pemilu 2024.
Langkah RMS menyusul sejumlah tokoh penting NasDem lainnya, seperti Ahmad Ali, yang lebih dahulu merapat ke PSI dan langsung mengisi posisi strategis. Deretan kepindahan ini kian menguatkan anggapan bahwa perpindahan tersebut merupakan bagian dari skema yang terencana, alih-alih semata pilihan individual yang didorong pertimbangan elektoral jangka pendek.
Mengutip Pikiran Rakyat, pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, menilai fenomena ini sebagai gejala eksodus elite yang sarat makna strategis. Menurutnya, yang tengah berlangsung bukan konfrontasi terbuka antarpelaku politik, melainkan proses penaklukan bertahap yang ia sebut sebagai operasi soft conquest.
“Ini bukan perang frontal, tetapi penyerapan perlahan atas energi politik, figur, dan jaringan kekuasaan. Intensitasnya halus, tapi dampaknya sangat serius bagi partai yang ditinggalkan,” ujar Nasarudin.
Dalam kerangka ini, PSI tampil bukan sekadar sebagai partai alternatif, melainkan sebagai kanal baru kekuasaan yang menawarkan kesinambungan politik pasca-Jokowi. Kedekatan simbolik PSI dengan Presiden ke-7 RI tersebut menjadi daya tarik utama bagi elite yang selama ini bertumpu pada akses kekuasaan sebagai sumber legitimasi dan distribusi sumber daya.
Sebaliknya, NasDem kini dihadapkan pada ancaman pengikisan daya tawar, baik di tingkat elite maupun elektoral. Setelah mengambil posisi berseberangan dengan kekuasaan pada Pilpres 2024, partai yang dipimpin Surya Paloh itu mengalami apa yang oleh Nasarudin disebut sebagai pergeseran struktur peluang politik (political opportunity structure).
“Ketika pusat gravitasi kekuasaan bergeser, aktor rasional akan mencari kendaraan baru untuk mempertahankan pengaruh. PSI hadir tepat di momen itu,” jelasnya.
Migrasi kader ini juga mencerminkan dinamika psikologis di tubuh NasDem: pertarungan antara loyalitas pada figur partai dan loyalitas pada pusat kekuasaan. Dalam politik patronase Indonesia, simbol kedekatan dengan kekuasaan kerap lebih menentukan dibanding konsistensi ideologis.
Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa rivalitas NasDem dan PSI bukanlah pertarungan ideologi yang berseberangan, melainkan kompetisi dalam satu blok politik yang sama (intra-bloc competition). Keduanya sama-sama mengusung citra modern, progresif, dan menyasar pemilih kelas menengah perkotaan. Perbedaannya, NasDem bertumpu pada struktur dan jaringan lama, sementara PSI mengandalkan branding politik serta dukungan simbolik kekuasaan.
Dalam konteks tersebut, PSI menjelma menjadi wahana baru sirkulasi elite. Partai ini menawarkan “kanvas kosong” tanpa beban sejarah, sekaligus peluang membangun ulang posisi politik di bawah bendera yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan nasional.
Jika perpindahan RMS menjadi puncak eksodus kader NasDem, maka dampaknya bukan hanya kehilangan figur berpengaruh, melainkan beralihnya ekosistem modal politik dan ekonomi yang selama ini menopang kekuatan partai tersebut. NasDem menghadapi ancaman ganda: kehilangan akses ke patron kekuasaan dari atas dan pergeseran pemilih muda ke partai yang lebih segar dan populis dari bawah.
Menurut Nasarudin, strategi PSI sejauh ini menunjukkan pola konsisten dari operasi soft conquest: menyerap tanpa memukul, merekrut tanpa menyerang, dan membangun dominasi tanpa konflik terbuka. Kehadiran Jokowi di balik lanskap ini, meski tidak eksplisit, memperkuat persepsi bahwa PSI berfungsi sebagai instrumen keberlanjutan pengaruh politik di luar struktur formal kekuasaan.
“Ini bukan sekadar migrasi kader. Ini pertarungan narasi dan legitimasi: siapa yang paling otentik mewakili arah politik pasca-Jokowi,” tegasnya.
Ke depan, NasDem masih memiliki peluang untuk bertahan dengan mengonsolidasikan struktur dan membangun counter-narrative terhadap politik patronase. Namun tanpa transformasi strategis yang cepat dan tegas, eksodus elite berpotensi menjadi awal dari pelemahan jangka panjang.
Di ujungnya, apa yang terjadi antara NasDem dan PSI bukan sekadar konflik dua partai, melainkan kontestasi dua model politik pasca-Jokowi—satu yang mengandalkan kesinambungan kekuasaan melalui penyerapan senyap, dan satu lagi yang dipaksa mencari kembali legitimasi di tengah arus peralihan elite yang kian deras.[]
