PROBOLINGGO – Puluhan warga Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, menggelar aksi unjuk rasa di depan balai desa, menuntut kepala desa (Kades) berinisial KS untuk mundur dari jabatannya.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan perzinaan yang dilakukan oleh Kades KS dengan seorang perempuan bersuami, berinisial HMS (34), warga Desa Curah Dringu, Tongas.
Dalam aksi yang diwarnai dengan spanduk dan poster kecaman, warga menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perilaku Kades KS yang dianggap tidak mencerminkan etika sebagai pemimpin.
Mereka menegaskan bahwa seorang kepala desa seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bukan terlibat dalam perbuatan asusila.
Melansir detikJatim, Korlap aksi, Sugiono, menyampaikan bahwa terungkapnya dugaan perselingkuhan Kades KS terjadi setelah istrinya melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Probolinggo Kota.
“Warga Desa Dungun meminta bapak Kades harus turun karena membuat aib di desanya, alasannya karena berbuat aib seperti foto di banner -banner itu, berbuat perzinaan dengan istri orang,” kata Sugiono, Selasa (05/11/2024).
“Seharusnya kalau perempuan minta nasihat ya harus diberi nasihat, ini malah ditiduri, kasus ini kemarin sama korban sudah dilaporkan ke polisi, dulu pernah mengatakan kalau saya tidak benar tegur saya saat pilkades, jadi saya tegur sekarang,” ujar Sugiono.
Sementara menurut Rodiq, Sekretaris Desa Dungun, pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Tongas dan Pemkab Probolinggo, terkait kasus dugaan perzinaan yang dilakukan kades.
“Pemerintah Desa Dungun mengikuti aturan hukum yang berlaku, nanti kalau ada laporan masyarakat kita terima, kita akan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan Pemkab Probolinggo, untuk saat ini belum ada konfirmasi dari Kepala Desa Dungun, dari pagi ini tidak kelihatan, kalau kemarin pak kades ada di ruangannya,” ungkap Rodiq.
Meski demo tidak ditemui Kepala Desa Dungun, namun warga akhirnya membubarkan diri secara tertib dan menunggu hasil dari pihak berwenang.
