JAKARTA – Penanews.co.id – Kementerian Dalam Negeri berencana menugaskan sekitar 1.000 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Penugasan ini bertujuan untuk membantu proses pendataan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat di dua wilayah tersebut. Rencananya, para praja IPDN akan diberangkatkan menuju Provinsi Aceh pada 3 Januari 2026.
Sebelum keberangkatan utama, Kemendagri akan lebih dulu mengirimkan Tim Aju atau tim pendahulu yang dijadwalkan berangkat pada 29 Desember 2025 melalui Kota Medan.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa keberangkatan tim pendahulu dilakukan untuk mempersiapkan segala kebutuhan teknis sebelum para praja IPDN diterjunkan ke lokasi penugasan.
“Tim pendahulu ini terdiri dari Karo Umum Setjen Kemendagri, Wakil Rektor II IPDN beserta tim IPDN, serta unsur dari Direktorat Bencana Ditjen Bina Adwil,” kata Safrizal ZA dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).
Safrizal menuturkan, Tim Aju bertugas menyiapkan seluruh kebutuhan pendukung bagi praja IPDN selama bertugas, antara lain lokasi tempat tinggal, tenda, penentuan ploting tenda, dapur umum, MCK, serta mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat yang perlu segera diberikan bantuan.
Selain itu, Kemendagri juga telah menindaklanjuti surat Dirjen Bina Adwil kepada Menteri Keuangan terkait usulan pembebasan bea masuk serta PPN dan PPh untuk bantuan pakaian baru berkualitas ekspor.
Sebagai langkah lanjutan, pada 26 Desember 2025 telah diberangkatkan bantuan kemanusiaan dari Daehan Global menuju Medan. Bantuan tersebut berupa 100.000 potong pakaian, yang terdiri atas 1.100 kaus dan 98.900 celana panjang.
Selain pengiriman bantuan, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri turut ditugaskan untuk mengawal proses distribusi bantuan tersebut. Ia juga akan melakukan koordinasi teknis terkait rencana penyaluran bantuan oleh Menteri Dalam Negeri yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Desember 2025 di Aceh Utara.
Pada waktu yang bersamaan, akan dilakukan peninjauan serta penetapan lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara. “Untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan tersebut, diperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp35 hingga Rp40 miliar,” pungkasnya.
