BANDA ACEH — Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menurunkan tim pengawas untuk memeriksa pengelolaan keuangan di Aceh pada tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pengaduan yang diterima oleh kementerian tersebut.
Berdasarkan surat yang diterima AJNN pada Selasa, 4 Februari 2025, dengan nomor 700.1.2/79-ST/IJ, Kemendagri menunjuk tiga pejabat untuk melakukan pengawasan langsung di Aceh. Mereka adalah Inspektur II, Ihsan Dirgahayu, Pengelola Data, Muhammad Aldo Ferdian, dan PPUPD Pertama, Muhammad Iron Darmawan.
Dalam surat tersebut, Irjen Kemendagri memerintahkan tim pengawas untuk menangani permasalahan pengelolaan keuangan di Aceh serta Kabupaten Aceh Besar.
Tindak lanjut ini merupakan akibat dari keterlambatan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025, meskipun hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBA 2025 seharusnya telah selesai dalam waktu tujuh hari setelah diterima oleh Pemerintah Aceh.
Menurut sumber internal di Pemerintah Aceh, keterlambatan ini bukan disebabkan oleh masalah teknis atau administrasi, melainkan diduga akibat kesengajaan atau sabotase oleh oknum pejabat utama di lingkungan pemerintahan Aceh.
Sumber tersebut menambahkan bahwa keterlambatan ini akan berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan lambatnya pelaksanaan APBA 2025.
Lebih jauh, hal ini akan mengganggu hak masyarakat Aceh dalam mendapatkan pelayanan publik serta kemanfaatan dari berbagai kegiatan pembangunan yang direncanakan.
“Tim Banda Aceh sampai sejak kemarin, banyak efek akibat keterlambatan APBA,” katanya
Tindak lanjut ini menjadi perhatian penting, mengingat potensi dampak buruk terhadap percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Aceh.***
Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/.
