JAKARTA — Penanews.co.id.– Kemenperin kecewa terhadap pengadaan seragam batik untuk haji yang digunakan oleh Kemenag pada musim Haji 2024 lalu, karena disinyalir menggunakan tekstil bermotif batik atau lebih dikenal batik printing. Kemenperin sendiri tidak mengakui batik printing masuk dalam kategori budaya batik yang dikenal Indonesia.
Dirjen IKMA Kemenperin Reni Yanita mengatakan, batik printing tidak masuk dalam kategori batik
“Batik printing tidak masuk dalam kategori batik karena tidak melewati proses menorehkan lilin pada kain, serta pencelupan untuk pewarnaan. Selama ini, Kemenperin hanya mengakui proses pembatikan hanya dilakukan dengan tulis, cap, dan kombinasi keduanya”.ucap Reni temu Pers Hari Batik Nasional (HBN) 2024, Jakarta, Kamis (26/09/2024).
Pihaknya mengidentifikasi, kondisi kecolongan ini bisa terjadi karena dalam proses penyusunan penyiapan seragam batik untuk jemaah haji RI tidak melibatkan Kemenperin. Seharusnya, sebagai pembina batik, sambung Reni Kemenperin masuk dalam proses penyiapan seragam ini.
Sebenarnya kata Reni, Penggunaan seragam batik haji sudah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Izin Produksi Batik Haji yang dikeluarkan Kemenag pada Desember 2023 lalu.
Faktor lain yang menyebabkan penggunaan batik dari bahan printing disinyalir lantaran waktu yang dialokasikan untuk proses penyiapan seragam batik haji cenderung mepet.
Selain Kemenag, Dirjen IKMA Kemenperin juga menyayangkan hal yang sama dilakukan juga oleh sejumlah bank penerima setoran dana haji yang memberikan batik printing kepada jemaah haji sebagai souvenir. Pihaknya menemukan seluruh souvenir pakaian batik dari batik printing, seperti kain ihram untuk jemaah pria dan mukena untuk jemaah wanita.
“Bank-bank penerima setoran ngelihat dong, kalau ada yang murah dikit, dia beli dari sana. Padahal dia tidak diinfokan bahwa kamu belinya di sini loh di 83 (IKM batik tersertifikasi)… Nah kita sebagai penghasil batik (asli) ya malulah untuk ibadah, kita pakai printing, sementara kita untuk ke kantor aja minimal pakai (batik) cap kan,” urainya.
Pihanya ke depan ini akan ikut memperbaiki sistem seragam batik jemaah haji dengan Kemenag, sebagai upaya meminimalisir dalam penyiapan seragam batik haji secepatnya di 2025 tidak lagi memakai batik printing. Selain itu, pihaknya juga akan mengatur hal yang sama pada bank penampung dana haji jemaah.
Pihaknya juga siap melakukan tindakan tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Khusus untuk perbankan, dia meminta bisa memasukkan anggaran belanja batik asli dalam komponen total dana haji milik masing-masing jemaah.
“kami menghimbau kepanitiaan haji tidak lagi membeli batik printing, baik pemerintah maupun perbankan. Pemangku kepentingan bisa menggunakan daftar 83 IKM sebagai produsen batik asli RI terakreditasi”, himbaunya.
