BANDA ACEH — Penanews.co.id — Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Samsuardi mengatakan praktek pelanggaran pada Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh ibarat fenomena gunung es. “Kemungkinan sangat banyak, tapi yang terungkap ke permukaan hanya sedikit,”
Dalam pernyataan kepada media ini, Sabtu (27/7/2024), akademisi yang populer dengan nama Dr Sam itu mengatakan, salah satu potensi penyimpangan yang sedang viral terkait pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) guru dan tenaga kependidikan. Selain dugaan penyalahgunaan anggaran, kata dia, pelaksanaan Diklat itu sendiri terkesan tidak matang perencanaan dan menjadi sebuah kesalahan besar. “Karena idealnya tidak dilaksanakan oleh Bidang GTK, melainkan lembaga Diklat atau institusi LPTK yang relevan,” tegasnya.
Dia menambahkan, kemungkinan sangat banyak dugaan praktek korupsi pada instansi yang mengurus pendidikan masyarakat Aceh. Beberapa kasus terkait lainnya seperti proyek wastafel, pengadaan mebeuler sekolah, dan lain-lain. “Ini semua sebenarnya akibat kesalahan penempatan pejabat Disdik Aceh yang berorientasi pada proyek fisik, bukan menyelesaikan problem krusial rendahnya mutu pendidikan,” kata Dr Sam.
Seperti telah diketahui publik, sambungnya, kesalahan terjadi saat ditempatkannya sosok yang tidak paham pendidikan untuk mengurus Disdik. “Dari sekian orang ada yang kebijakannya terkesan sangat gila proyek, sehingga terjadilah problem hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Dikatakan, kerusakan Disdik sangat menonjol saat instansi tersebut dipimpin oleh Alhudri. Pejabat yang sama sekali tidak paham substansi pendidikan ini mengobok-obok Disdik lewat kebijakan yang sama sekali tidak menunjang upaya peningkatan mutu. “Salah satu kegilaan yang dilakukan adalah merekrut staf dengan latar belakang aneh-aneh, seperti lulusan kesehatan hewan, kenotariatan, perhotelan, dan lainnya yang tidak relevan dengan keahlian,” ucapnya.
Menurut hasil catatan kita, kata Dr Sam, beberapa dari tenaga kontrak malah yang direkrut Alhudri keahliannya cenderung difungsikan mirip seperti buzzer yang eksistensinya lebih untuk membangun framing seakan-akan pendidikan Aceh sudah berprestasi. “Dia mengelabui opini publik, mutu pendidikan yang sudah terpuruk malah dipublikasikan seakan-akan baik-baik saja,” sebut ketua LP2A.
Alhudri, masih kata Dr Sam, sangat leluasa mengobok-obok Disdik Aceh pada era kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah dan Sekda Taqwallah. Dia masih berkesempatan melakukan hal serupa pada masa kepemimpinan Pj Gubernur Achmad Marzuki. Waktu itu, terlihat tidak ada yang berani berhadapan dengan mantan Kadis Sosial tersebut. “Kata seorang pejabat, bahkan Sekda sendiri terkesan takut kepada Alhudri waktu itu,” ujarnya.
Dalam kondisi “super power” itulah, menurut Dr Sam, Alhudri terkesan ikut memberhentikan sejumlah kepala sekolah yang tidak sejalan dengannya dengan skenario seakan mengundurkan diri. “Yang sangat menghebohkan saat diberhentikannya kepala SMKN Penerbangan yang dilakukan tengah malam oleh orang-orang kepercayaan Alhudri,” ujarnya.
Dikatakan, hobi memecat pejabat dengan modus seakan-akan mengundurkan diri juga sempat terdengar diterapkan saat dia menjabat Pj Bupati Gayo Lues. Bahkan, melalui orang dekatnya, Alhudri sempat diberitakan seolah bagian anggota BIN dengan tujuan untuk menakut-nakuti pejabat di sana.
Dr Sam mengingatkan, bahwa problem pendidikan Aceh belum sepenuhnya terbebas dari berbagai isu praktek penyimpangan anggaran karena hari ini masih dipimpin oleh figur yang lebih-kurang sama yang juga tidak paham pendidikan. Kondisi hari ini lebih mengkhawatirkan lagi karena Kadisdik Marthunis yang merupakan lulusan sarjana kelautan cenderung terlihat lugu dan polos, sehingga potensial dikelabui oleh bawahan yang tidak lain adalah bekas anak buah Alhudri.
Menurut perkiraan Dr Sam, Kadisdik Aceh yang sekarang rentan terjebak dalam pola-pola kinerja yang membuat dia seperti makan buah simalakama. Sebagai contoh, dia membuat edaran melarang pungli di sekolah. “Akhirnya edaran itu tidak efektif kan? Berbagai kutipan diduga masih terindikasi terus berlangsung karena memang tidak tegas,” ujarnya.
Berbagai hal yang dilakukan di tengah-tengah lingkaran para bawahan yang juga tidak paham substansi pendidikan, kata Dr Sam, akhirnya hanya menyusahkan Kadisdik. Seperti kasus pemberhentian ribuan guru honorer. “Marthunis hanya terkena imbas akibat kebijakan masa lalu yang tidak terbuka dan jauh dari kata professional,” tandasnya.
Karena itu, Dr Sam menghimbau Pj Gubernur Bustami yang putra Aceh tulen benar-benar memperlihatkan niat untuk memperbaiki pendidikan Aceh. “Jangan dibiarkan Pak Marthunis yang tidak paham pendidikan jadi bulan-bulanan dikerjain oleh staf bawahannya yang juga tidak paham pendidikan,” tutupnya.
Penanews.co.id telah mencoba konfirmasi tentang tudingan sama Alhudri mantan Kadis pendidikan itu melalui pesan WhatsApp, namun sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan dan kemungkinan handphone nya belum masih contreng 1 []
