JAKARTA – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, menyoroti tajam beredarnya surat dari seorang Komandan Distrik Militer (Dandim) yang meminta pihak Bea Cukai meloloskan barang bawaan keluarganya. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan dan mencederai marwah institusi TNI.
Rahmad meminta agar TNI segera mengambil tindakan tegas, termasuk mencopot Dandim JP dari jabatannya agar kasus ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.
“Sudah seharusnya Dandim JP dicopot dari jabatannya. Tindakannya telah mencoreng nama baik dan marwah TNI. Jangan biarkan hal ini menjadi preseden buruk yang merusak citra TNI di mata publik,” tegas Rahmad di Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Ia juga menambahkan bahwa pejabat militer maupun sipil seharusnya menjadi teladan dan tidak menggunakan kekuasaan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
“Ini bukan sekadar surat pribadi, tapi sudah masuk ranah penyalahgunaan jabatan. Kita butuh keteladanan, bukan titipan,” ujarnya.
Rahmad juga memberikan dukungan penuh kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi atas penunjukan Letjen (Purn) Djaka Budi sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, sosok berlatar belakang militer seperti Djaka Budi diharapkan mampu membawa perubahan besar dan membersihkan institusi Bea Cukai dari praktik-praktik tak terpuji.
“Penunjukan Letjen Djaka Budi adalah langkah tepat. Beliau punya integritas, disiplin, dan keberanian untuk menertibkan Bea Cukai. Ini adalah momentum reformasi yang harus dikawal,” ujar Rahmad.[]
