JAKARTA – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan pernyataan tegas terkait maraknya aksi kekerasan dan pelanggaran hukum yang melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ia menilai pemerintah terlalu lemah dalam menindak oknum ormas yang kerap berbuat onar dan meresahkan masyarakat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima penanews.co.id, Senin (5/5/2025), Rahmad menyebut tindakan anarkis yang dilakukan oleh beberapa kelompok ormas sudah melewati batas. Ia merujuk pada beberapa insiden terbaru, seperti pembakaran mobil dinas polisi di Depok, Jawa Barat, hingga gangguan terhadap proyek pembangunan pabrik BYD di Subang yang dilakukan oleh sekelompok orang mengatasnamakan ormas.
“Kalau pemerintah tidak mampu menertibkan ormas yang beringas, maka serahkan saja kepada masyarakat. Ini semua berawal dari pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang terus dibiarkan dan membuat mereka merasa kebal hukum,” tegas Rahmad.
Ia menyebut, perilaku premanisme yang dibungkus atas nama ormas telah mencoreng semangat kebangsaan dan mengancam ketertiban umum. Bahkan, belakangan ini ada ormas yang berani menghina para purnawirawan jenderal, yang selama ini dikenal sebagai pejuang bangsa.
Rahmad mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu dan tidak tebang pilih dalam menindak ormas yang menyimpang dari fungsinya sebagai elemen sosial. “Ormas seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat, bukan justru menjadi ancaman. Kalau dibiarkan, rakyat bisa hilang kepercayaan terhadap negara,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika negara tidak hadir melindungi rakyatnya dari intimidasi dan kekerasan, maka masyarakat bisa saja mengambil tindakan sendiri. “Jangan salahkan rakyat jika suatu saat mereka turun tangan karena merasa tidak ada perlindungan dari negara,” tutupnya.[]
