JAKARTA – Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mendapat sorotan tajam di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap segala bentuk korupsi.
Sejalan dengan visi tersebut, Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera meninjau ulang berbagai kasus dugaan korupsi yang hingga kini masih mandek di Sumatera Barat.
Dalam catatan BPI KPNPA RI, sejumlah kasus yang diduga melibatkan institusi pemerintahan hingga perguruan tinggi negeri dan korupsi Berjamaah oknum Pejabat Negara di Kasus Tanah Adat Kaum Maboet Mamak Kepala Waris ( MKW) M Yusuf seluas 765 Ha dikota Padang masih menggantung tanpa kejelasan hukum. Rahmad Sukendar menyoroti lambannya penanganan serta dugaan adanya intervensi yang menghambat proses hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.
“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk segera mereview kembali kasus-kasus dugaan korupsi yang hingga kini belum terselesaikan, khususnya yang melibatkan institusi pemerintah dan perguruan tinggi negeri di Sumbar,” ujar Rahmad Sukendar dalam keterangan tertulisnya pada penanews.co.id, Kamis (27/02/2025).
Ia menegaskan bahwa kasus-kasus yang tidak kunjung diselesaikan ini berpotensi mencoreng citra penegakan hukum di Indonesia, terutama di Sumatera Barat. Oleh karena itu, BPI KPNPA RI menuntut adanya langkah konkret agar penanganan kasus-kasus ini tidak berlarut-larut dan tidak menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
BPI KPNPA RI juga menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di beberapa instansi di Sumatera Barat.
Rahmad Sukendar mendesak agar laporan-laporan tersebut ditindaklanjuti secara profesional dan transparan agar tidak ada kesan tebang pilih dalam proses penegakan hukum.
“Kami ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika ada bukti yang cukup, segera proses sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegasnya.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yang telah menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi, BPI KPNPA RI berada di garda terdepan dalam mengawal arah pemberantasan korupsi dan penyelamatan uang negara. Publik pun menanti langkah konkret dari aparat hukum untuk menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi yang masih menggantung di Sumatera Barat, sejalan dengan agenda besar pemerintahan dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan berintegritas.[]
