BANDA ACEH – Penanews.co.id – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Armiyadi, SP, menyoroti persoalan kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram yang hingga kini masih terjadi di berbagai daerah di Aceh. Selain sulit diperoleh, harga jual gas bersubsidi tersebut juga dilaporkan jauh melampaui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Situasi ini dinilai semakin membebani masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada elpiji subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Menurut Armiyadi, permasalahan distribusi dan mahalnya harga LPG 3 kg masih kerap ditemui di sejumlah wilayah, seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah. Warga di daerah-daerah tersebut mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas melon dengan harga resmi.
“Di lapangan, harga gas tabung melon dijual mulai dari Rp25 ribu hingga Rp35 ribu per tabung. Angka ini jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).
Armiyadi menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat kecil. Kelangkaan gas elpiji subsidi, lanjutnya, dapat mengganggu aktivitas rumah tangga maupun pelaku usaha mikro yang menjadikan LPG 3 kg sebagai kebutuhan utama.
Ia juga menekankan pentingnya peran PT Pertamina dalam memastikan distribusi gas bersubsidi berjalan dengan baik. Ia menilai pengawasan terhadap distributor dan agen di daerah perlu diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran.
“Pertamina harus memastikan penyaluran LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran dan sesuai kuota. Jangan sampai ada permainan di tingkat distributor maupun agen, sehingga rakyat kecil yang menjadi korban,” tegas politikus PKS itu.
Selain mendorong peran aktif Pertamina, Armiyadi memastikan DPRA, khususnya Komisi III, akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana turun langsung ke daerah-daerah yang dilaporkan mengalami kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji subsidi.
“Kami di Komisi III DPRA tidak akan tinggal diam. Pengawasan langsung ke lapangan akan kami lakukan agar distribusi LPG 3 kg berjalan sesuai aturan dan masyarakat tidak terus dirugikan,” katanya.
Armiyadi berharap, melalui pengawasan yang lebih ketat serta sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan DPR Aceh, persoalan kelangkaan dan mahalnya LPG 3 kg dapat segera diatasi. Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama agar kesejahteraan rakyat tetap terjaga.
“Harapannya, gas elpiji subsidi benar-benar bisa diakses masyarakat yang berhak, dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.[]
