BANDA ACEH — Majelis Adat Aceh (MAA) hingga kini belum memiliki Ketua definitif sejak wafatnya Prof. Farid Wadji. Sudah terlalu lama MAA, sebagai lembaga kekhususan Aceh, tidak menjalankan fungsi organisasinya akibat ketiadaan Ketua definitif.
Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh, Usman Lamreung, mengatakan hal ini menyebabkan lembaga adat yang menjadi simbol kekuatan adat dan budaya Aceh tidak menghasilkan apapun—tidak ada produk maupun kebijakan yang menjaga marwah adat dan budaya yang selama ini dibanggakan oleh rakyat Aceh.
Aceh mungkin bangga dengan budayanya, namun tak mampu mempertahankannya, tambah Usman.
Baca juga; Dr. Usman Lamreung: Pemenuhan Kualifikasi dan Distribusi Guru Belum Optimal
Sehingga perlahan-lahan adat dan budaya Aceh tergerus oleh pengaruh luar. Bahkan, Lembaga Adat Aceh terus mengalami berbagai permasalahan setiap tahunnya tanpa perhatian khusus dari Pj Gubernur untuk menyelesaikan kekosongan kepemimpinan yang sudah berlangsung lama, ungkapnya.
Sebagai lembaga kekhususan yang kini seakan terlupakan dan semakin rapuh, seharusnya Pj Gubernur Aceh segera mengambil kebijakan untuk mengatasi kekosongan Ketua definitif MAA.
Baca juga; Sebelas Harta Karun Budaya Aceh Resmi Menjadi Warisan Nasional
Jangan biarkan lembaga ini terabaikan, atau bahkan terseret skandal korupsi, karena MAA hadir untuk melestarikan adat, budaya, dan menyelesaikan konflik sosial melalui pendekatan adat, kata Usman.
Kami mendesak Pj Gubernur untuk segera memanggil seluruh pengurus, mengadakan musyawarah sesuai dengan qanun yang telah ditetapkan, pungkasnya. []
