JAKARTA – Penanews.co.id – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menilai Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tidak sejalan dengan ketentuan yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Mahfud, putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 menegaskan jika anggota Polri yang ingin beralih ke jabatan di lembaga sipil wajib mengajukan pensiun atau berhenti sebagai polisi aktif, tanpa pengecualian.
“Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 anggota Polri, jika akan masuk ke institusi sipil harus minta pensiun atau berhenti dari Polri. Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri,” kata Mahfud kepada Kompas.com, Jumat (12/12/2025).
Putusan MK yang dimaksudnya telah memutus bahwa polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan apa pun di luar institusi Polri, dalam putusan yang diresmikan pada 13 November 2025.
Selain itu, Mahfud yang pernah menjabat sebagai Ketua MK juga menilai bahwa Perpol tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
UU ASN mengatur bahwa pengisian jabatan ASN oleh polisi aktif diatur dalam UU Polri, sedangkan di UU Polri sendiri tidak mengatur mengenai daftar kementerian yang bisa dimasuki polisi aktif, ini berbeda dengan UU TNI yang menyebut 14 jabatan sipil yang bisa ditempati anggota TNI.
“Jadi Perpol ini tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya,” kata Mahfud.
Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil lainnya.
“Sebab semua harus sesuai dengan bidang tugas dan profesinya. Misalnya meski sesama dari institusi sipil, dokter tidak bisa jadi jaksa, dosen tidak boleh jadi jaksa, jaksa tak bisa jadi dokter,” kata Mahfud.
Sebagaimana diketahui, Mahfud MD saat ini merupakan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun demikian, Mahfud memberikan pernyataan bukan sebagai anggota Komisi Reformasi Polri melainkan sebagai dosen hukum tata negara.
Diberitakan sebelumnya, polisi aktif kini resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 10 tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Adapun ke-17 kementerian/lembaga yang dapat diduduki polisi aktif adalah:
1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan,
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
3. Kementerian Hukum,
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
5. Kementerian Kehutanan,
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10. Lembaga Ketahanan Nasional
11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
13. Badan Narkotika Nasional (BN)
14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
15. Badan Intelijen Negara (BIN)
16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)
17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Sumber kompas.com
