JAKARTA – Indonesia meluncurkan dana kekayaan kedaulatan baru Danantara pada 24 Februari, inisiatif terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi ambisiusnya sebesar 8 persen dalam masa jabatan pertamanya.
Kebijakan membentuk Badan Pengelola Investasi BPI Danantara ini telah menjadi sorotan media asing yang berkantor pusat di negeri kepala singa SPH News Centre, Singapore, The Straits Times yang menurunkan artikel berjudul Indonesia launches new sovereign wealth fund Danantara, with eye on 8% growth (Indonesia luncurkan dana investasi baru Danantara, dengan target pertumbuhan 8%)
Danantara, kependekan dari Daya Anagata Nusantara, akan berperan sebagai wahana investasi dan perusahaan induk bagi badan usaha milik negara (BUMN). Perusahaan ini berharap dapat meningkatkan peran perusahaan-perusahaan tersebut dalam menggerakkan perekonomian nasional.
“Danantara bukan hanya lembaga pengelola investasi. Ia harus menjadi instrumen penggerak pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan upaya kita dalam mengelola kekayaan negara,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meluncurkan Dana Investasi di Istana Kepresidenan, 24 Februari lalu.
BUMN yang akan ditempatkan di bawah Danantara adalah tiga bank – Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia – serta Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Migas Pertamina, Telkom Indonesia, dan Mining Industry Indonesia yang memiliki tambang emas, batu bara, dan nikel .
Dengan demikian, Danantara akan memiliki total aset sekitar US$900 miliar (S$1,2 triliun) yang dikelolanya, menjadikannya salah satu dana kekayaan kedaulatan terbesar di dunia dan mendorongnya ke posisi keempat secara global, di depan Arab Saudi dan Singapura .
The Straits Times memperoleh informasi bahwa pemerintah Indonesia pada akhirnya mungkin akan memasukkan lebih dari tujuh BUMN tersebut di bawah naungan dana tersebut.
Peluncuran ini terjadi di tengah protes mahasiswa nasional terhadap pemotongan anggaran terbaru yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, yang juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengalihkan pengeluaran pemerintah ke penggunaan lain, seperti menyuntikkan dana segar ke Danantara dan program makanan gratis yang dibanggakan.
Perekonomian Indonesia telah tumbuh rata-rata 5 persen per tahun dalam dekade terakhir.
Pemangkasan belanja pemerintah sebesar 306,7 triliun rupiah (S$25,2 miliar) yang dilakukan pemerintahan Prabowo , yang menargetkan kementerian dan lembaga pemerintah, telah memicu kemarahan publik, dengan para kritikus mengklaim sektor-sektor vital telah terkena dampak yang parah.
Menanggapi reaksi keras tersebut, pemerintah telah mengumumkan beberapa pembalikan kebijakan, termasuk mengembalikan dana untuk beasiswa dan pekerja kontrak pemerintah.
“Danantara merupakan ide yang bagus, namun harus diimplementasikan dengan benar sehingga dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan dan menjadi penggerak perekonomian seperti (perusahaan investasi Singapura) Temasek dan (dana negara Malaysia) Khazanah,” kata Dr Wijayanto Samirin, ekonom di Universitas Paramadina di Jakarta.
Para kritikus juga mempertanyakan struktur tata kelola dana baru tersebut, dan apakah ia dapat meningkatkan kinerja BUMN dalam lingkungan bisnis yang penuh dengan birokrasi dan korupsi.
Danantara, dengan kendali penuhnya atas BUMN yang dipilih, akan melapor langsung kepada Bapak Prabowo. Anggota dewan direksinya terdiri dari mantan presiden , sekutu politik yang dekat dengan pemerintahan saat ini , dan beberapa nama berpengaruh dalam bisnis dan keuangan.
Mereka termasuk kepala eksekutif Danantara Rosan Roeslani, yang juga Menteri Investasi dan kepala tim kampanye Prabowo, dan manajer investasi Pandu Sjahrir sebagai kepala operasi. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan tokoh senior lainnya juga masuk dalam dewan penasihat.
Danantara akan menjadi dana kekayaan negara kedua setelah Otoritas Investasi Indonesia dan akan beroperasi secara terpisah.
Sembari mengkonsolidasikan BUMN di negara ini, Danantara juga akan berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk menarik investasi dan memacu lintasan pertumbuhan nasional yang ambisius.
Untuk mendorong pembangunan di ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sebagai bagian dari gelombang investasi pertamanya, Danantara akan mengalokasikan US$20 miliar untuk mendanai 20 proyek nasional berdampak tinggi.
Dana tersebut akan dialokasikan ke sektor-sektor utama termasuk nikel hilir, bauksit, tembaga, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan, akuakultur, dan energi terbarukan – program-program yang merupakan inti dari tujuan pertumbuhan ekonomi ambisius Bapak Prabowo.
Dr Wijayanto mengatakan kepada The Straits Times bahwa pengangkatan mantan presiden ke dalam dewan menciptakan kesan bahwa Danantara lebih merupakan usaha politik, daripada ekonomi.
“Penempatan mantan presiden Indonesia di Danantara sebagai pengawas atau penasihat akan menegaskan bahwa Danantara adalah usaha politik,” ungkapnya kepada ST.
Indonesia juga telah mengesahkan undang -undang yang melindungi direktur Danantara dari tanggung jawab pribadi atas kerugian dana tersebut, asalkan mereka menjalankan kehati-hatian yang wajar dan keputusan dibuat dengan itikad baik.
Undang-undang ini ditujukan untuk mendorong dinamisme bisnis dan gagasan ekspansi, serta mengurangi kasus di mana kepala eksekutif perusahaan negara dituntut karena mengejar peluang bisnis yang mengakibatkan kerugian finansial.[]
Semoga Pak Prabowo panjang umurnya agar bisa mengetahui hasil akhir inisiatif nya..dan kita doakan tidak menjadi lahan korupsi yg sangat empuk.