Mendagri: 75.000 satpol PP bisa jadi ASN dan PPPK

by
by
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memberikan arahan pada HUT Ke-74 Satpol PP di Padang, Sumatera Barat, Minggu (3/3/2024). (Foto; situs Resmi Kemendagri)

PADANG — Penanews.co.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menyukseskan Pemilu 2024. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan kerja bersama berbagai stakeholder, yang salah satunya melibatkan peran Satpol PP dan Satlinmas.

Mendagri Tito menyebut lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), lansir Antara.

“Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK,” kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Mantan Kapolri tersebut menyebutkan saat ini terdapat 105.872 personel satpol PP. Dari jumlah itu, sebanyak 29.000-an personel yang berstatus sebagai ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN.

Sebelumnya, kata dia, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara itu, tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes.

Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras dan menjelaskan bahwa satpol PP dan satlinmas bukan sekadar tenaga umum biasa.

“Personel satpol PP dan satlinmas adalah tenaga-tenaga yang membutuhkan keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga honorer yang bersifat umum,” ujarnya.

Atas dasar penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang bagi tenaga satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang.

Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK.[]

Baca Juga:  Kang Tebe Sukendar Terharu Prabowo Macan Asia Dilantik Menjadi Presiden, Harapan Baru Menuju Indonesia Emas

Sumber Antara

Baca juga; PDIP-PKS berpeluang jadi oposisi tapi susah bersatu, begini faktornya

Baca juga; Hamas berharap Rusia jadi aktor utama penyelesaian konflik di Jalur Gaza

Baca juga; Hamas; tidak ada perbedaan antaranya dan faksi lainnya yang tidak dapat dijembatani untuk membentuk pemerintahan persatuan Palestina.

Baca juga; P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan

Baca juga; Pleno KPU Tanjungpinang Ricuh, Polisi jadi sasaran Pemukulan

BACA SELENGKAPNYA KLIK DISINI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *