JAKARTA — Penanews.co.id — Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, Gubernur Sumut Bobby Nasution hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menggeruduk Kantor Menteri Keuangan (Menkeu) hari ini, Selasa (07/10/2015),
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kunjungan sejumlah gubernur ke kantornya di Jakarta Pusat pada Selasa (7/10/2025).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan takan ada sekitar 18 gubernur se-Indonesia yang mendatangi Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pagi ini. Para kepala daerah itu tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Purbaya mengungkapkan kehadiran mereka menyampaikan berbagai persoalan keuangan di daerah terkait pembiayaan daerah oleh pemerintah pusat.
“Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkeu.
Menurut Purbaya, permintaan tersebut wajar, namun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Ia menegaskan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas, apalagi di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2025.
“Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa,” jelasnya.
Purbaya kemudian mencontohkan salah satu keluhan yang datang dari Kalimantan Utara (Kaltara). Ia mendengar tak ada jembatan di provinsi tersebut, sehingga para warga Kaltara banyak yang memenuhi kebutuhannya dari Malaysia.
Pemprov Kaltara, menurut penuturan Purbaya, butuh sekitar Rp150 miliar. Sang Bendahara Negara menegaskan dirinya akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Kementerian PU untuk membangun jembatan tersebut.
Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu paham dengan keluhan yang disampaikan para gubernur. Menurutnya, anggaran atau duit transfer ke daerah (TKD) memang terlalu banyak dipotong.
“Cuma, kita lihat saja gimana. Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” sindir Purbaya soal kinerja pemda.
“Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti, memasuki pertengahan triwulan kedua 2026 nanti. Kalau emang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, coretax lebih bagus, bea cukai gak ada bocor, pajaknya gak ada bocor. Harusnya naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi (ke daerah),” janji sang menteri.
Menkeu Purbaya menegaskan dirinya adalah orang baru di pemerintahan sekarang. Ia kemudian mengingatkan para pemerintah daerah untuk membersihkan citra mereka yang dianggap buruk oleh pusat.
“Saya kan ke kepemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” tandas Menkeu Purbaya.
Gubernur Aceh Mualem mengatakan anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen. Ia juga mengeluhkan terkait masalah infrastruktur di Aceh. Mualem ingin Purbaya membenahi permasalahan-permasalahan di daerah, termasuk Aceh. Ia juga menolak pemotongan anggaran daerahnya.
“Semuanya, kami, mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem selepas bertemu Purbaya.
Sementara Sherly mengaku Provinsi Maluku Utara mendapat TKD Rp 6,7 triliun pada 2026, turun dari pagu 2025 yang mencapai Rp 10 triliun. Potongan terbesar berada pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” tutur Sherly.
Sumber CNN Indonesia
