JAKARTA — Penanews.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merazia kendaraan berpelat nomor Aceh. Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat persatuan dan bisa merusak hubungan antardaerah di Indonesia.
Menurut Nasir Langkah ini harus segera dihentikan. Kebijakan seperti itu hanya mencederai prinsip keharmonisan wilayah dalam satu negara.
“Cabut kebijakan itu segera. Sebab kebijakan itu adalah produk yang mengingkari keharmonisan antardaerah. Tanya sama Bobby, STNK bermotor itu produk nasional atau daerah? Tanyakan ke Bobby, apa dia masih mengakui bendera Merah Putih sebagai bendera Indonesia?” tegas Nasir dalam keterangannya kepada media.
Menurut politisi asal Aceh itu, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah dokumen resmi berskala nasional yang pengelolaannya dilimpahkan ke instansi daerah. Artinya, STNK berlaku secara sah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Ia juga meminta agar mantu Jokowi itu lebih dewasa dalam melihat realitas di lapangan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan dibiayai oleh APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam penggunaan jalan.
“Ada uang rakyat di semua ruas jalan di Indonesia. Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas warga yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasir menilai kebijakan razia plat Aceh yang dikeluarkan Bobby berpotensi memecah belah masyarakat. Karena itu, Komisi III DPR RI meminta polisi untuk menindak tegas, bahkan menangkap pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
“Komisi III DPR RI minta polisi tangkap Bobby karena telah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Gubernur itu harus melihat semua masalah secara jernih dan komprehensif, bukan parsial. Kalau ada yang salah dari pengangkutan itu maka ada pihak yang berwenang yang menindak, bukan menerbitkan kebijakan yang justru membenturkan warga antardaerah,” pungkas Nasir.[]
