BANDA ACEH — Pemerintah Aceh, bersama Sejumlah partai politik, dan organisasi masyarakat sipil (ormas) telah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk mewujudkan perubahan Aceh yang lebih baik. Kegiatan ini diprakarsai oleh Koalisi NGO Hak Azasi Manusia (HAM) Aceh.
Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil, menjelaskan bahwa pakta ini mencakup sembilan poin penting yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama.
“Terkait pakta integritas, ada tiga isu utama yang menjadi perhatian kita, yaitu isu lingkungan hidup, perlindungan perempuan dan anak, serta keberagaman,” kata dia dalam konferensi pers usai penandatanganan pakta integritas di salah satu hotel di Banda Aceh, Senin (28/10/2024).
Ia menyebutkan, salah satu poinnya adalah mendukung kebijakan pemerintah dalam konteks non diskriminasi dan penyelematan lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui bahwa persoalan lingkungan hidup adalah isu yang krusial. Misalnya, dalam dua bulan terakhir, banyak daerah seperti Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Aceh Selatan yang terkena banjir.
“Masalah ini bukan hanya soal penanggulangan bencana, tetapi juga soal bagaimana pemerintah menangani situasi dengan strategi yang konkret, bukan sekadar respons seperti pemadam kebakaran. Namun, strategi konkret ini belum kita temukan di pemerintah,” jelas Khairil.
Kedua, terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual, perlu diperhatikan pola perlindungan dan pemulihan korban.
“Karena itu, kita mendorong adanya komitmen dari partai politik yang memiliki anggota di DPRA, agar hal ini menjadi ruang bagi partai untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan perubahan di Aceh,” tuturnya.
Poin-poin tersebut, lanjut Khairil, menjadi ruang diskusi untuk menjadikan kesepakatan partai politik sebagai komitmen bersama. Langkah yang diambil partai politik ini diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan perubahan di Aceh.
“Kita berharap pemerintah dapat melahirkan kebijakan-kebijakannya yang lebih berpihak kepada rakyat dalam konteks kesejahteraan,” ujarnya.
Selain itu, kami juga menyusun kertas kebijakan terkait model pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu. Model ini nantinya dapat diserahkan kepada Bappeda Aceh untuk dimasukkan dalam LPJN.
“Saat ini, pemulihan korban pelanggaran HAM di Aceh menjadi isu yang mengkhawatirkan karena model pemulihan yang jelas belum ada,” pungkasnya.
Adapun Partai yang turut melakukan penandatanganan pakta integritas tersebut yakni perwakilan Partai Aceh, Partai Demokrat, Partai Buruh, PKB, Gerindra, PKN, PSI. Kemudia dari Bappeda, Biro Hukum Setda Aceh, PPDI Aceh, Flower Aceh, Hakka, MaTA, Masyarakat Sipil, dan PP3A Aceh.[]
