JAKARTA — Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengemukakan wacana program makan bergizi gratis yang akan dibiayai APBD 2025. Gagasan ini langsung menuai pertanyaan dari anggota DPRD DKI Jakarta F-DPIP, Dwi Rio Sambodo.
Rio meminta Teguh untuk cermat dan kritis dalam menjalankan program tersebut, mengingat ini sudah menjadi program pemerintahan nasional. “Karena, itu telah menjadi program pemerintahan nasional saat ini,” ujar Rio kepada wartawan pada Selasa (22/10/2024).
Ia mempertanyakan perencanaan program makan siang gratis ini, khususnya mengenai anggaran Rp 71 triliun yang disiapkan Pemerintah Pusat. “Apakah anggaran tersebut tidak cukup untuk program makan bergizi gratis?” tanya Rio.
Menurutnya, ada kesan bahwa pemerintah pusat belum melakukan kajian mendalam tentang pelaksanaan program ini, sehingga beban pembiayaan dialihkan kepada pemerintah daerah. “Apakah Rp 71 triliun yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dianggap tidak cukup?” ia menambahkan.
Rio juga menilai bahwa rencana memasukkan makan bergizi gratis ke dalam APBD DKI 2025 akan berdampak pada pos anggaran lain. Ia mencatat bahwa program makan bergizi gratis tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dia menegaskan, anggaran makan gratis itu tidak ada dalam RPJPD, RKPD maupun KUA-PPAS tahun 2025. “Pemerintah DKI Jakarta tidak menyebutkan adanya program makan bergizi gratis apalagi sampai menghabiskan anggaran Rp 5 triliun, ini tentu akan berdampak terhadap matriks penganggaran dalam APBD secara keseluruhan,” tutur dia.
Rio meminta Pemprov DKI mengkaji dampak dan risiko jika program makan bergizi gratis masuk ke APBD. Pemprov diminta membuat skala prioritas program.
Dikatakan, Pemprov harus menyadari betul bahwa usulan anggaran makan bergizi gratis ini memiliki resiko yang cukup besar mengganggu postur APBD. “Sehingga saya meminta agar Pemprov menghitung benar resiko yang akan timbul termasuk membuat skala prioritas program supaya ada keteraturan dan taat dalam prioritas anggaran yang sudah disepakati baik dalam RPJMD, RPJMD maupun KUA PPAS 2025,” tutur dia.
Selain itu, dia mengingatkan Pemda supaya mengantisipasi betul potensi penyimpangannya termasuk potensi korupsinya saat pelaksanaan program ini. “Setiap celah penyimpangan harus dicegah sedini mungkin,” imbuhnya.
Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi sebelumnya mengatakan tak menutup kemungkinan anggaran makan bergizi gratis untuk anak sekolah masuk APBD 2025. Meski begitu, saat ini pihaknya masih membahas soal anggaran makan bergizi gratis itu.
Dikatakan, pihaknya masih mematangkan rencana tersebut sehingga nanti bisa diketahui formula untuk pembahasan RAPBD dan diharapkan sebelum 30 November bisa diketok. “Jadi masih ada waktu untuk membahasnya itu. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan DPRD sebaik mungkin untuk semuanya,” kata Teguh kepada wartawan di Kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (21/10).
Di sisi lain, Teguh menyampaikan pembahasan anggaran untuk makan bergizi gratis di tiap daerah, masih dibicarakan di tingkat kementerian. Pihaknya pun berkomitmen untuk mendukung program Presiden Prabowo itu.[]
