BANDA ACEH – Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh, Samsul Bahri, menegaskan bahwa adanya pemungutan dana hingga ratusan ribu rupiah terhadap pedagang kuliner di kawasan Kampung Baru merupakan tindakan pungutan liar. Hal ini disampaikan sebagai respons atas isu yang beredar pada Minggu, 2 Maret 2025.
Samsul menjelaskan bahwa pemungutan resmi terhadap pedagang kaki lima (PKL) harus dilakukan dengan menggunakan tiket retribusi yang sah.
“Kalau ada pungutan tanpa tiket retribusi, itu di luar pungutan resmi alias pungutan liar,” ujar Samsul menjawab rumor yang beredar, Minggu, (02/03/ 2025).
Ia menambahkan bahwa tindakan pemungutan ilegal tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Jika itu benar terjadi di lapangan, maka saya pastikan itu pungutan liar. Masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.”
Lebih lanjut Samsul menambahkan, terkait retribusi bagi PKL, pihaknya berpegang pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2022. “Di situ diatur jelas mengenai tarif retribusi bagi PKL, yakni Rp 5.000 per lapak per hari,” ujarnya.
Khusus untuk PKL di kawasan Kampung Baru (eks Bioskop Garuda) diperkuat lagi dengan SK Wali Kota Banda Aceh nomor 53 tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Sementara Penjualan Daging Meugang dan Kuliner Ramadan 1446 H.
Dan kepada PKL di sana ditetapkan tarif retribusi sesuai aturan yang berlaku. “Diskopukmdag Banda Aceh melaui BLUD UPTD Pasar mengutip biaya retribusi Rp 5 ribu, bukan ratusan ribu. Dan petugas juga memberikan bukti berupa tiket pembayaran resmi kepada para pedagang,” ujarnya.
Atas hal pungutan liar dimaksud, ia pun kembali mengimbau masyarakat terutama para PKL untuk dapat melaporkan kepada pihak berwenang.
“Karena tentu ini sangat merugikan masyarakat, terlebih pungutan liar termasuk ke dalam tindak pidana/melawan hukum.”
Sumber bandaacehkota.go.id
