BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) menargetkan pembangunan 3.000 unit rumah layak huni (RLH) untuk masyarakat miskin pada tahun 2025.
Plt Kepala Dinas Perkim Aceh, T Aznal Zahri, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama, sebanyak 1.000 unit akan dibangun dan saat ini sedang memasuki proses verifikasi dan validasi di lapangan.
“Calon penerima rumah layak huni ini masih harus diverifikasi dan divalidasi oleh tim agar penerima bantuan tepat sasaran,” kata Aznal di Banda Aceh, Kamis.
Ia menjelaskan, pembangunan 3.000 unit RLH yang direncanakan untuk tahun depan akan tersebar di 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh. Proses seleksi penerima rumah mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh nomor 145 tahun 2016 mengenai pembangunan rumah layak huni.
Aznal juga menambahkan bahwa sebanyak 1.000 calon penerima untuk tahap pertama telah diumumkan melalui media massa, sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat sehingga distribusi RLH dapat tepat sasaran.
“Tim akan segera turun ke lapangan untuk memastikan apakah calon penerima memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Selain itu, Aznal menjelaskan bahwa para calon penerima RLH ini merupakan hasil usulan masyarakat melalui proposal yang diajukan kepada Dinas Perkim Aceh. Penerima juga akan disesuaikan dengan data kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh.
“Menurut catatan Pemerintah Aceh sudah membangun 19.030 unit rumah layak huni sejak tahun 2019 hingga 2024,” ujarnya.
Aznal mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan rumah layak huni (RLH) bagi warga miskin di Aceh. Ia menekankan pentingnya peran berbagai pihak dalam mewujudkan program pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan di provinsi paling barat Indonesia ini.
“Program ini bukan hanya kewajiban Pemerintah Aceh. Pemerintah kabupaten/kota, LSM, organisasi sosial, sektor swasta melalui dana CSR, dan masyarakat umum, juga diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin,” ujar Aznal.
Selain itu, Aznal mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh juga sedang mengupayakan agar Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan 100 ribu rumah layak huni melalui APBN 2025. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin di Aceh, sehingga pembangunan rumah layak huni dapat berjalan lebih maksimal.[]
