JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) yang telah lolos seleksi dalam rekrutmen CASN 2024.
Keputusan ini diambil guna memastikan penataan dan penempatan aparatur sipil negara (ASN) berjalan optimal, terutama dalam mendukung program prioritas pembangunan nasional.
“Dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, dalam rapat bersama Komisi II DPR di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Rabu (5/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa penundaan ini juga bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul selama proses pengadaan CASN.
“Dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh,” imbuhnya.
Penundaan ini juga mempertimbangkan usulan dari beberapa daerah yang meminta penyesuaian jadwal seleksi.
Berdasarkan kesepakatan antara Menpan RB dan Komisi II DPR, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dilakukan pada Oktober 2025.
Sementara itu, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) direncanakan pada Maret 2026.
“Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ujarnya.
Meski terjadi penundaan, pemerintah memastikan bahwa semua peserta yang telah lolos seleksi CASN tetap akan diangkat sebagai ASN.
“Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” kata Rini.
Menpan RB juga menegaskan hal ini sudah diputuskan bersama Komisi II DPR.
Rini juga menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah bentuk penundaan, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh peserta yang lolos dapat diangkat tanpa hambatan.
“Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat,” ujarnya.
Selain itu, Rini membantah bahwa penundaan ini terkait dengan efisiensi anggaran.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup dan saat ini fokus pada penyelesaian proses yang belum tuntas.
“Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,” tutupnya.[]
Sumber Kompas TV
