JAKARTA – Pemerintah menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat investasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah akan mengkaji ulang keberadaan ormas-ormas yang meresahkan dunia usaha.
“Kita akan kaji ulang dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kadin, serta DPR untuk menilai mana ormas yang benar-benar bermanfaat dan mana yang justru merugikan iklim investasi,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (14/3).
Senada dengan Luhut, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis, Haryara Tambunan, menyatakan bahwa tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas tidak dapat dibenarkan dan berpotensi mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Investor butuh kepastian hukum dan keamanan. Jika premanisme dibiarkan, tentu mereka akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia,” ungkapnya.
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, juga memberikan kritik tajam terkait isu ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam menangani ormas yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami meminta ketegasan dari pemerintah. Jangan hanya pengusaha yang berteriak di media karena terganggu oleh ormas yang melanggar aturan. Jika benar ada oknum yang merusak iklim investasi, maka harus ditindak tegas dan diusut tuntas,” tegas Rahmad.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa premanisme dalam dunia usaha tidak hanya merugikan investor, tetapi juga berdampak pada ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan tidak tebang pilih dalam menindak pelaku pelanggaran.
Banyak oknum Ormas saat ini yang kegiatannya sangat meresahkan masyarakat dan pengusaha dan sebab akibat dari semua nya itu bisa menjadikan investasi keluar dari Indonesia , apakah memang sengaja keberadaan ormas yang kerap mengganggu keamanan dan ketertiban umum masyarakat ini dibiarkan saja oleh pemerintah
Dengan adanya pernyataan tegas dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan iklim investasi di Indonesia tetap kondusif dan bebas dari ancaman premanisme.[]
