Pemkab Aceh Barat Gelar Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Aceh Barat

by
by

Pj. Bupati Mahdi Efendi : prioritas pembangunan tetap sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan, terutama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

MEULABOH — Penanews.co.id — Penjabat Buapti Mahdi Efendi mengatakan, Perjalanan pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam dua dekade terakhir, sejak 2005 hingga 2025, telah melalui berbagai tantangan, dimulai dari tsunami tahun 2005 hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Peningkatan kesehatan dan pendidikan, yang hal ini menjadi fokus utama dalam pembangunan.

Dalam pengarahannya pada pembukaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 Kabupaten Aceh Barat, Pj Bupati Mahdi Efendi menjelaskan, penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Barat harus sejalan dengan arahan nasional dan memperhatikan sinergi antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, guna menyamakan arah kebijakan dan visi pembangunan.

“Diharapkan agar RPJPD ini dapat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan tujuan mencapai target Indonesia Emas”, ujarnya

Tahun 2025, menurut Mahdi, menjadi titik awal perjalanan pencapaian RPJPD dan RPJPN, diharapkan kesinambungan dalam menjalankan pembangunan daerah sebagai bagian dari target pembangunan nasional.

Pj. Bupati Aceh Barata juga menjelaskan, Musrenbang RKPD tahun 2025 juga memiliki agenda utama untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan fokus pada pencapaian dan target indikator makro daerah yang diharapkan tercapai pada tahun 2025.

Ditegaskan, prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Barat tahun 2025 mencakup peningkatan nilai tambah produk guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, penumbuhan budaya riset dan inovasi, penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik, optimalisasi potensi daerah, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana.

Baca Juga:  25 Anggota DPRK Aceh Barat Dilantik dan Diambil Sumpahnya

Karena itu, menurut Mahdi, tidak kalah pentingnya keterlibatan masyarakat sangat dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi. “Oleh karena itu, prioritas pembangunan ke depan akan tetap difokuskan pada langkah konkret dalam penyelesaian isu utama seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, mitigasi bencana daerah, rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta pemantapan nilai syariat Islam.” tegasnya.

Pj Bupati Mahdi Efendi juga berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat terhadap berbagai program peningkatan investasi, Seiring dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), di mana dana Otonomi Khusus (OTSUS) Aceh yang awalnya sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional akan berkurang menjadi 1% mulai tahun 2023 dan akan berakhir pada tahun 2027, investasi dianggap sebagai sektor penting untuk mendorong percepatan pembangunan.[chliss]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *