Usman Lamreung (foto: dok pribadi)
BANDA ACEH — Penanews.co.id — Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menghadapi defisit sangat serius, sehingga untuk menutupi kebutuhan anggaran Komisi Independen Pemilu (KIP) harus dilakukan rasionalisasi kegiatan di SKPK. Disebut-sebut, anggaran dari sejumlah pos lain dipinjam untuk menalangi kebutuhan anggaran pemilu.
Sumber media KabarAktual.id, menyebutkan, dalam rapat rasionalisasi anggaran berhasil terkumpul sekitar Rp 16,9 miliar, sedangkan KIP Aceh Besar membutuhkan Rp.24.964.000.000.-, artinya masih terdapat kekurangan sekitar Rp 8 miliar.
Pihak Pemkab Aceh Besar nyaris kelimpungan untuk mencari sumber dana guna memenuhi anggaran KIP, sebab, setelah memangkas sejumlah kegiatan SKPK yang disebut kurang urgen, masih terdapat minus Rp 8 miliar. Karena itulah mulai dilirik anggaran yang ada di Baitul Mal, BTT (tanggap darurat bencana), bahkan dana sertifikasi guru.
Seperti yang diberitakan KabarAktual.id, Direktur Emirates Development Research (EDR) Usman Lamreung sebagai bagian dari civil society di Aceh Besar meminta pihak Pemkab setempat tidak main hantam kromo dalam pengelolaan anggaran publik. Jangan sampai membuat pembenaran sendiri dengan mengorbankan pihak lain karena tidak mampu bekerja.
Pengamat Kebijakan Publik ini menyebutkan, anggaran untuk menunjang pelaksanaan pemilu itu penting sebagai sebuah kesadaran guna membangun sistem demokrasi. “tapi, jangan karena alasan itu mengorbankan kepentingan lain,” ujarnya kepada KabarAktual.id, Sabtu (18/11/2023) sore.
Menurut akademisi ini, oknum pejabat Pemkab tidak bisa seenaknya menyimpulkan ada program/kegiatan yang kurang urgens di SKPK, sehingga anggarannya boleh dipangkas dan dialihkan untuk KIP. “Ini pemikiran yang menyesatkan,” kata Usman Lamreung.
Usman Lamreung mengingatkan, setiap program/kegiatan yang sudah masuk DPA itu sudah melewati proses pembahasan secara berjenjang hingga disahkan menjadi qanun. “Kenapa disahkan menjadi program/kegiatan? Karena semua program itu penting. Kenapa tiba-tiba secara sepihak diputuskan kurang urgens oleh Bappeda. Itu juga bentuk pelecehan terhadap DPRK dan tim anggaran,” sebut Usman Lamreung dengan nada heran.
Karena itu, ia meminta DPRK Aceh Besar agar memanggil pihak eksekutif untuk memintai penjelasan terkait program/kegiatan mana yang diklaim tidak urgens itu. “apalagi ada isu penggunaan zakat dan tunjanan sertifikasi guru untuk menalangi dana KIP. Biar tidak muncul fitnah, DPRK harus meminta klarifikasi dari Pj bupati,” tegas Usman Lamreung.(chliss)
Lihat juga; Seorang Pengusaha Agara Dibunuh Sopirnya, Jasad dibuang di Ise-ise, begini kronologisnya.
Lihat juga; Buntut Kasus Pembunuhan, Warga Blokade Jalan Hasanudin Timika.
Lihat juga; Menlu Yordania ragu Israel bisa memusnahkan Hamas.
Lihat juga; Hamas sebut siap hadapi perang jangka panjang dengan Israel.
Lihat juga; Rumah Sakit Jiwa di AS diserang OTK, Dua Tewas.
Lihat juga; 24 orang meninggal di RS. Al-Shifa karena pemadaman listrik, kata Kementerian Kesehatan Gaza.
lihat juga; Wanita Ditemukan Tewas di Jalan di Sampang, Diduga Korban Penganiayaan.
LIHAT LEBIH BANYAK LAGI KLIK DISINI
