BANDA ACEH — Perseteruan antara mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Sulaimi, dan Penjabat (Pj) Bupati Muhammad Iswanto, yang merupakan sesama alumni, semakin terbuka ke publik. Sulaimi menyatakan bahwa Iswanto tidak memahami etika birokrasi.
Sulaimi sangat menyayangkan cara kepemimpinan yang diterapkan oleh Pj Bupati tersebut. Ia menilai pencopotan dirinya sebagai Sekda dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Karena itu, menurut Sulaimi, wajar dia merasa kecewa. “Saya sama sekali tidak diberi tahu tentang rencana pergantian Sekda maupun pelantikan Plt Sekda pada hari Jumat (17/1/2025),” kata Sulaimi kepada KabarAktual, Sabtu 18/1/2025) malam.
Menurut dia, apa yang dilakukan Iswanto, yakni melakukan pergantian secara mendadak merupakan tindakan yang tidak menghormati etika administrasi. “Memang pelantikan itu hak prerogatif Pj bupati, tetapi secara etika, Sekda seharusnya diberi tahu sebagai bentuk saling menghargai,” ucapnya.
Sulaimi menyinggung kemungkinan motif politis di balik pencopotan dirinya. Keputusan tersebut, sambungnya, lebih didasari faktor ketidaksukaan pribadi tertentu yang dikaitkan dengan posisinya sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam posisi sebagai TAPD, dia menduga, ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu. Karena itu, untuk memuluskan jalannya tidak ada cara selain menyingkirkan Sekda. “Makanya yang digunakan adalah kekuasaan tanpa pertimbangan rasional dan etika,” ujar mantan Sekda ini.
Sulaimi mengakui, memang sempat terjadi ketegangan yang melibatkan oknum tertentu usai pencoptan dirinya. “Tapi situasi tetap terkendali,” ucapnya.
Terkait pernyataan Sulaimi yang mengatakan Pj bupati tidak menginformasikan rencana pelantikan dirinya, sudah dicoba konfirmasikan kepada Iswanto. Sayangnya, pesan teks yang dikirim media ini, Sabtu (18/1/2025) malam, hanya memunculkan tanda contreng satu. Artinya, perangkat komunikasi pejabat tersebut sedang off.[]
