LANGSA – Penanews.co.id – Akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang (STAI-AT), Dr. T. Muhammad Nurdin, SH, M.Si, melontarkan kritik keras terhadap PT Medco Energi Internasional Tbk dan pengelola Blok Andaman yang melakukan eksploitasi di bumi Serambi Mekkah
Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Himpunan Ilmuwan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh di Dara Kupi Langsa pada Senin (15/6/2026), Nurdin menegaskan agar kedua perusahaan migas raksasa tersebut sebaiknya keluar dari Aceh jika tidak mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dan masyarakat Aceh.
Kritikan tajam yang ditujukan kepada kedua perusahaan migas ini bukan tanpa alasan mendasar, dimana data-data dan fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini Corporate Social Responsibility (CSR) yang notabennya diperuntukan bagi warga Aceh saat ini tidak dirasakan nikmatnya.
Secara hirarki PT Medco eksplotasi migas sejak 2012 pasca MoU Helsinki yang awalnya ada PT Sismik dan yang sebelumnya PT Asamera di daerah Blang Nisam dan sekitarnya. Namun keduanya juga hanya meninggalkan besi rongsokan tua saja.
“Apa fungsi kedua blok migas ini bagi masyarakat terutama khususnya Aceh Timur, CSR tidak berfungsi dan tidak ada manfaat bagi warga Aceh Timur terutama warga Blang Nisam dan sekitarnya,” tegas Dr T Muhammad Nurdin atau yang akrab disapa Popon.
Ia juga, mempertajam pernyataan tolong camkan tidak pernah memberikan CSR nya diberikan kepada masyarakat setempat secara menyeluruh karena perusahaan penghasil minyak hitam (minyak mentah) bila tidak menyalurkan CSR nya tidak ada fungsi bagi masyarakat.
Dari mulai Asamera Oli maka beralih menjadi minyak dan gas oleh PT Medco didaerah Blang Nisam dan Alur Rambong serta sekitarnya apa yang dirasakan untuk warga, kiranya mereka juga bisa menikmati pekerjaan disitu juga.
“Hanya sebagian kecil saja artinya kerjanya kuli kasar saja bagi warga setempat yang tidak mustinya. Seharusnya tidak perlu kerjapun dapat hasil, tapi ini berbalik dari kenyataan bagi warga Blang Nisam, Alue Rambong,” ungkap Popon.
Masih katanya, terkait insfrastruktur baru lima tahun ini adanya pembuatan jembatan, dan jalan hanya terbatas beberapa kilometer saja. CSR hanya untuk beberapa Masjid, seharusnya bagi hasil 70 dan 30 untuk Pemerintah Aceh harus jelas.
Dengan adanya CSR tersebut seharusnya anak-anak Aceh Timur bisa menikmati sekolah gratis dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi tanpa bayar ini dan itu alias gratis, begitu juga dengan fasilitas kesehatan yang harus dibenahi.
“Bila ini tidak terealisasi maka PT Medco angkat kaki saja dari Aceh Timur tanpa manfaat apapun yang diberikan pada pemerintah dan warga Aceh,” ungkapnya lagi.
Pada sesi berikutnya narasunber kawakan yakni Dr Banta Cut ST, MT, Dosen Universitas Samudra yang juga Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Universitas Samudra, membedah persoalan klasik Blok Andaman.
Blok Andaman adalah kawasan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) raksasa di lepas pantai utara Aceh, terdapat enam blok minyak dan gas (migas) utama di kawasan lepas pantai Andaman yang mencakup wilayah perairan Aceh.
Berikut adalah rincian keenam blok tersebut Andaman I, Andaman II dan Andaman III Central Andaman South Andaman (Andaman Selatan) South West Andaman. Kawasan ini menjadi sorotan global karena ditemukannya cadangan gas alam dalam jumlah yang sangat fantastis (berskala multi-TCF atau Trillion Cubic Feet) melalui sumur eksplorasi seperti Layaran-1 dan Tangkulo-1.
“Tiga Blok ini setara dengan negara Oman, ini maha dashyat bila ini tidak di kelola oleh Pemerintah Aceh maka pupuslah harapan rakyat Aceh, jangan jadi penonton saja,” paparnya.
Pengalaman dan perjalanan pahit sudah pernah dirasakan saat PT Arun maupun lainya yang ada di Aceh hanya menyisakan bongkahan besi buruk saja, begitu juga CSR maupun pekerja dihadirkan dari pulau Jawa yang mengenyampingkan putra daerah.
“Bukan hebat kali mereka yang datang dari luar daerah, bahkan bule yang bekerja di perusahaan migas itu hanya sampah di negerinya, putra daerah beri kesempatan pasti mampu dan mumpuni,” ungkap Dr Banta Cut penuh semangat.
Selanjutnya sesi terakhir Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang (STAI-AT), Dr. Rizki Maulana, S.Sos, MSP, MH, mengatakan olemik terkait pengelolaan migas Aceh terhadap PT Medco dan Blok Andaman tentu juga berhubungan dengan perumusan revisi UUPA tentang wewenang pemerintah daerah berskala Nasional.
“Maka perspektif politik hukum melihat bahwa persoalan ini bukan hanya perihal perubahan teknis pasal semata, akan tetapi adalah hasil negoisasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk pemenuhan wewenang sesuai dengan amanah UUPA dengan prinsip otonomi khusus dan keistimewaan Aceh,” imbuh Dr Rizky yang juga Ketua DPD KNPI Kota Langsa itu.
Maka oleh sebab itu perlu kompromi dan diplomasi yang intens yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan negoisasi terhadap penyelesaian polemik pengelolaan tersebut baik melalui eksekutif dan juga melalui legislator DPR RI dan DPD RI asal Aceh untuk mengawal kebijakan Nasional tersebut sehingga mengakomodir kepentingan masyarakat Aceh.
Maka tentu harus adanya kekuatan politik Aceh yang kuat, dalam mengawal dan bernegoisasi sehingga pemerintah pusat mengakamodir kepentingan Aceh dalam sebuah kebijakan nasional demi keistimewaan Aceh yang menjdi komitmen MoU Helsinki.
Seminar bertajuk ‘Peranan HISSI dalam Mengawasi Exploe Migas Aceh Blok Medco dan Ancaman untuk Kesejahteraan Rakyat Aceh’ dihadiri oleh Ketua Pimpinan Wilayah Al Washliyah Aceh, ada Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH, M.PD, Muslim Agani SH, MH dan para akademisi lainnya. [ian/Chaidir/Red]
