JAKARTA – Penanews.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya praktik curang berupa under invoicing yang dilakukan oleh 10 perusahaan besar di sektor kelapa sawit. Dalam temuan tersebut, nilai barang yang dicantumkan dalam dokumen kepabeanan tercatat hingga 50% lebih rendah dibandingkan harga transaksi sebenarnya.
“Beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka nggak bisa main-main lagi,” tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Sebagai informasi, under invoicing merupakan modus pelanggaran di bidang kepabeanan, di mana eksportir atau importir sengaja melaporkan nilai barang lebih rendah untuk menekan kewajiban pembayaran bea masuk, bea keluar, pajak impor, maupun pungutan ekspor (PE).
Purbaya mengaku akan membereskan permasalahan ini, pihaknya telah mengantongi data awal terkait praktik tersebut dan akan menelusurinya secara mendetail.
“Kita lihat kapal perkapala. Saya baru dapat 10 perusahaan besar, sekitar 50% kira-kira itunya (praktik under invoicing yang dilakukan),” tutur Purbaya.
Saat ini sudah teridentifikasi 10 perusahaan besar, dan sekitar 50% dari nilai ekspornya terindikasi bermasalah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan akan memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha, ke depan praktik seperti ini tidak diulangi lagi. Kalau masih terjadi, perusahaannya akan langsung kita bereskan.
“Kita akan kasih message ke mereka, ke depan nggak bisa begitu lagi, begitu lagi kita sikat perusahaannya. Saya nggak peduli,” imbuhnya
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kedepan akan terus membenahi sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan, guna mencegah kebocoran penerimaan negara.
“Kita akan pakai teknologi AI, segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan nggak bocor,” pungkas Purbaya.[]
Sumber detikfinance
