BANDA ACEH – Pasangan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) resmi akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rabu, 12 Februari 2025. Prosesi pelantikan akan digelar dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Gedung DPRA, Banda Aceh.
Juru Bicara Mualem, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, mengonfirmasi bahwa pelantikan tersebut telah final dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Pelantikan akan dilakukan dalam rapat sidang paripurna istimewa DPRA di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iah, sesuai dengan UUPA,” ujar Ampon Man kepada Serambinews.com, Senin (10/2/2025).
Menurutnya, Mendagri.Tito Karnavian akan hadir secara langsung untuk melantik pasangan tersebut.
“Kami memperoleh informasi bahwa Mendagri Tito Karnavian akan berkunjung ke Aceh besok Selasa, 11 Februari 2025, untuk mempersiapkan pelantikan,” tambahnya.
Ampon Man juga menyatakan bahwa Mualem dan Dek Fadh telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi prosesi pelantikan.
Keduanya bahkan telah melakukan sesi pemotretan dengan mengenakan berbagai pakaian dinas, termasuk Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), baju Muslim, dan Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki.
“Pak Mualem dan Dek Fadh sangat siap untuk mengikuti semua prosesi pelantikan nanti,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menetapkan Mualem-Dek Fadh sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih untuk periode 2025-2030 dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel The Padee, Aceh Besar, pada Kamis, 9 Januari 2025.
Pasangan ini berhasil meraih 1.492.846 suara atau 53,27% dari total suara sah, mengungguli pasangan calon nomor urut 1, Bustami Hamzah dan M. Fadhil Rahmi (Om Bus-Syech Fadhil), yang memperoleh 1.309.375 suara.
Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan di Aceh, dengan harapan pasangan Mualem-Dek Fadh dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh dalam lima tahun ke depan.[]
