BANDA ACEH – Kasus pembacokan yang menimpa Jaksa Jhon Wesly Sinaga menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa aksi tersebut dipicu oleh permintaan uang sebesar Rp138 juta yang disebut-sebut dilakukan oleh korban. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah membantah keras tuduhan tersebut, namun polemik terus berkembang.
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, angkat bicara dan menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap remeh dan harus diusut secara menyeluruh.
“Ini persoalan serius dan harus diungkap sampai ke akar-akarnya. Ketika ada tuduhan terhadap aparat penegak hukum yang dikaitkan dengan tindakan pemerasan, ini menyangkut marwah institusi kejaksaan. Penanganannya harus transparan dan akuntabel,” tegas Rahmad Sukendar dalam keterangannya pada penanews.co.id, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif tanpa tebang pilih. Jika memang tidak ada unsur pemerasan seperti yang dituduhkan pelaku, maka harus ada klarifikasi terbuka agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap lembaga kejaksaan.
“Kalau tuduhan itu tidak benar, maka bersihkan nama baik jaksa yang bersangkutan. Namun jika ada indikasi penyimpangan, maka oknum tersebut harus diproses hukum. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa ada pembiaran terhadap praktik-praktik menyimpang,” tambahnya.
Rahmad juga menekankan bahwa tindakan kekerasan terhadap aparat penegak hukum tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Namun, ia tetap mendesak agar motif pelaku diusut lebih dalam. “Kami di BPI KPNPA RI akan ikut mengawal kasus ini agar terang benderang. Negara tidak boleh kalah oleh praktik premanisme, dan pada saat yang sama tidak boleh membiarkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat,” ujarnya.
Saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif pembacokan tersebut, sementara Kejati Sumut menyatakan siap bekerjasama sepenuhnya dalam penyelidikan.[]
