JAKARTA – Penanews.co.id — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, kembali melontarkan kritik keras terhadap kondisi Polri yang menurutnya masih jauh dari harapan rakyat. Ia menegaskan, reformasi di tubuh Polri harus dilakukan secara total, bukan sekadar pergantian pejabat atau perubahan kosmetik belaka.
Rahmad menyoroti kesenjangan kesejahteraan di tubuh Polri. Menurutnya, gaji para bintara harus dinaikkan agar bisa hidup layak dan sejahtera, sementara gaya hidup hedon para perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) harus segera dihilangkan.
“Bagaimana bisa anggota di lapangan bekerja maksimal jika kesejahteraannya masih jauh dari kata cukup? Sementara itu, kita masih melihat gaya hidup mewah sebagian pamen dan pati. Ini harus dihentikan. Reformasi tidak boleh hanya menyentuh bawah, tapi juga atas,” tegas Rahmad dalam keterangan tertulisnya pada Penanews.co.id, Jumat (19/9/2025).
Selain itu, Rahmad juga menyoroti budaya eksklusif dalam tubuh kepolisian. Ia meminta agar Kapolsek hingga Kapolda lebih mudah diakses oleh masyarakat, bukan justru menciptakan jarak dengan rakyat.
Rahmad menegaskan bahwa reformasi Polri sejati harus menyentuh sistem dan manusia. “Jangan ada lagi anggota yang diistimewakan hanya karena kedekatan dengan pejabat tertentu. Kalau praktik seperti ini masih dibiarkan, rakyat akan terus kehilangan kepercayaan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti lemahnya respons aparat terhadap aspirasi publik. Demo-demo masyarakat sering kali diabaikan, seolah suara rakyat tidak lagi berarti di hadapan institusi kepolisian.
“Untuk nanti jika Kapolri yang baru, saya katakan: siapkan peti mati sebagai simbol peringatan. Itu tanda tidak ada lagi toleransi bagi penyalahgunaan kekuasaan. Polri harus bersih, berwibawa, dan benar-benar jadi pengayom rakyat, bukan alat kekuasaan,” ujarnya.
Menurut Rahmad, bangsa ini tidak akan pernah maju jika hukum hanya dijadikan alat transaksi. Reformasi Polri, katanya, harus nyata, menyentuh akar masalah, dan bukan sekadar slogan kosong.
“Bangsa ini hanya bisa maju bila aparat hukum berdiri tegak di atas kebenaran, bukan di atas kepentingan. Tidak boleh ada lagi mafia hukum, permainan kasus, dan kompromi yang merusak keadilan. Saya bersama BPI KPNPA RI akan terus mengawal dan memastikan Polri melakukan reformasi menyeluruh,” pungkasnya.[]
