BANDA ACEH — Penanews.co.id — Berdasarkan layar monitor P2K Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024, capaian real time per 15 Mei 2024 secara phisik 21,9% dan keuangan 19,5%.
Ini bermakna penggunaan anggaran belanja publik APBA 2024 sangat rendah dan kinerja birokrasi, rendahnya pemanfaatan proyek tender melalui LPSE Aceh, juga lemahnya kinerja SKPA/Dinas/Lembaga/Badan Pemerintah Aceh dibawah koordinasi.
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Dr. Taufiq A Rahim kepada penanews.co.id Ahad (02/06/2024) menyebutkan, Pj. Gubernur Aceh tidak fokus memanfaatkan anggaran publik dan hanya mengurus perihal temeh-remeh dan seolah-olah mempertaruhkan nama Aceh hanya sukses nenyelenggarakan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke-21, agar dikatakan Aceh Hebat.
“Sumatera Utara sudah menyelesaikan stadion baru, asrama baru dan beberapa venue untuk pertandingan beberapa cabang olah raga yang dipertandingkan di Sumut. Aceh cukup dengan melakukan rehabilitasi Stadion Di Murtala (Lampineng), Gedung Olah Raga (GOR) KONI dan beberapa venue pertandingan cabang olah raga.”jelas Taufiq A Rahim
Menurutnya, Penajabat Gubernur Aceh disibukkan dengan mendatangkan para menteri dan mengurus kedatangan para pejabat negara dari Jakarta-Pusat, melayani, menyediakan fasiltas mewah dan menambah daftar transaksional politik untuk mendukung serta memperkuat jabatannya sebagai Pj. Gubernur Aceh.
“Mekakukan berbagai selebrasi acara dan kegiatan yang menggunakan anggran belanja publik APBA. Rakyat Aceh sudah sangat paham menggunakan dana/uang APBA bukan dari milik pribadi Pj. Gubernur Aceh, berperilaku politik dan bak aktor politik kondang, lupa latar belakang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sepenuhnya menggunakan uang negara yang juga berasal dari rakyat Aceh.”sebut Doktor Ekonomi ini.
Civitas Akademika Unmuha ini juga menjelaskan, jika dipahami dari rendahnya serapan APBA 2024, dan berbagai ekspose selebrasi politik dengan berbagai formalitas dan acara-acara yang sama sekali jauh dari usaha memperbaiki kehidupan real rakyat Aceh, ini sangat naif dan konyol, ditengah pergulatan rakyat berhadapan dengan ketidakpastian kehidupan ekonomi dan politik, serta kesusahan rakyat untuk menfatasi dan mencari kehidupan untuk mengatasi permasalahan keluaga juga sosial, bahkan kemiskinan akut, Pj. Gubernur Aceh sibuk dengan acara-acara baik di Aceh maupun di Jakarta.
“Sehingga berbagai kesibukan bak politisi atau aktor politik yang hanya melayani pejabat Pemerintah Pusat, erat kaitannya melakukan praktik politik “patront and client”, sibuk sebagai agen/broker, menperkuat dan meyakinkan traksaksional politik urusannya dengan kementrian dan pejabat pusat, sama sekali tidak pro-rakyat Aceh serta tidak meniliki “sences of billonging” atau rasa memiliki terhadap rakyat Aceh yang tidak mendapatkan rasa jeadilan dan pemerataan ekonomi, tetap terus berjuang untuk melanjutkan kehidupan seperti hidup tanpa adanya pemerintah.”sebut Taufiq A Rahim
“Disadari bahwa, Pj. Gubernur Aceh bukan pejabat rakyat Aceh, hanya orang titipan untuk kepentingan politik Pemerintah Puaat Jakarta, terutama untuk kelompok tertentu sebagai implementasi pelaksanaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang semakin masif, meluas, merajalela, membudaya dan sama sekali tidak ada “law enforcement”, meskipun berbagai kasus korupsi demikian semakin tampak nyata dan semakin memiskinkan rakyat ditengah gelimang berbagai sumber daya alam (resources) yang terus dieksploitasi, dirambah dan dikuasai Pemerintah Pusat serta pemebuhan kepentingan oligarki ekonomi-politik.”pungkasnya.
