JAKARTA — Pemerintah Swedia menerapkan kebijakan yang membuat para politikus diperlakukan setara dengan warga biasa, seperti tidak memberikan fasilitas mobil dinas.
Dilansir KOMPAS.com dari Mail & Guardian (31/5/2019), Swedia memiliki nilai yang menempatkan setiap warganya berada dalam posisi setara.
Karena itu, pejabat pemerintah dan politikus diberlakukan seperti warga negara biasa. Mereka juga harus hidup dalam kondisi mirip rakyat yang memilih mereka.
Politisi Swedia dilarang mengutamakan kepentingan pribadi di atas rakyat. Mereka pun hanya boleh menunjukkan kekuasaan politik dalam batas-batas kesopanan tertentu.
Hal tersebut salah satunya tercermin dalam kebijakan yang membuat pejabat Swedia tidak menerima fasilitas dari negara salah satunya berupa mobil dinas.
Pejabat Swedia tak punya mobil dinas
Pemerintah Swedia tidak memberikan fasilitas istimewa bagi pejabat dan politikus berupa mobil dinas dan sopir pribadi.
Para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian sehari-hari dengan bus dan kereta api yang penuh sesak, sama seperti warga negara yang mereka wakili.
Politisi yang menghabiskan uang publik untuk naik taksi daripada menggunakan kereta api umum akan menjadi berita utama. Sebab, mereka semua memiliki kartu transportasi umum. Hanya perdana menteri yang memiliki hak istimewa menggunakan mobil dari pasukan keamanan secara permanen, seperti dikutip dari LMD (24/06/2019).
Lembaga legislatif Swedia, Sveriges Riksdag mengatur, pejabat pemerintah dapat menaiki transportasi umum, mobil sendiri, mobil sewaan, atau taksi untuk perjalanan dinas. Parlemen hanya memiliki tiga mobil dinas yang bisa mengantar para anggota DPR untuk menghadiri urusan negara.
Selain itu, mereka harus bepergian sendiri. Anggota parlemen berhak atas tiket kereta dan pesawat tahunan dengan perjalanan tak terbatas untuk urusan negara.
Tiket pesawat hanya berlaku untuk kelas ekonomi. Jika memakai mobil sendiri untuk dinas, mereka akan mendapat uang penggantian yang sebagian dipotong pajak. Mereka juga dapat penggantian biaya perjalanan dinas dengan taksi.
Sementara perjalanan resmi ke luar negeri dengan pesawat hanya bisa dilakukan dengan kelas ekonomi untuk perjalanan pendek. Jika ke luar Eropa, mereka bisa memilih kelas bisnis. Para anggota parlemen bisa ditemani keluarganya dalam perjalanan dinas. Namun, ganti biaya perjalanan hanya didapatnya sendiri.
Di luar pemerintahan, hakim peradilan juga tidak berhak atas mobil dinas, sekretaris pribadi, atau fasilitas mewah lain dari pemerintah. Menurut warga negara Swedia, merekalah yang membayar para politisi.
Karena itu, mereka tidak memiliki alasan memberikan kehidupan mewah bagi para politisi tersebut.
Pejabat Swedia tanpa fasilitas mewah
Selain itu, para menteri Swedia tidak memiliki kekebalan parlemen. Mereka dapat diadili di pengadilan seperti siapa pun orang yang terlibat kriminalitas.
Tak hanya itu, para anggota dewan di Swedia dilaporkan tidak memiliki sekretaris pribadi di kantor. Mereka bahkan hanya memiliki kantor seluas 8 m2. Para politisi juga tidak berpenghasilan besar. Gaji mereka hanya sekitar dua kali lipat dari gaji guru sekolah dasar.
Diberitakan Kompas.com (6/10/2024), gaji rata-rata di Swedia pada 2019 sebesar 2.800 dollar AS atau sekitar Rp 40 juta per bulan. Anggota DPR Swedia menerima gaji sekitar 6.900 dollar AS atau sekitar Rp 98 juta per bulan kala itu, setengah dari anggota Kongres Amerika Serikat yang menerima gaji 14.000 dollar AS. Sementara anggota DPR dari daerah pemilihan di luar ibu kota Stockholm memiliki tunjangan harian sekitar 12 dollar AS atau setara Rp 171.000 untuk membeli makanan sederhana.
Masyarakat Swedia bisa melacak pengeluaran menteri, wakil rakyat, dan hakim, mengetahui pajak penghasilan perdana menteri, serta memeriksa pengeluaran komisaris polisi nasional atau panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Hal tersebut untuk mengetahui cara badan-badan publik membelanjakan uang pajak, serta memantau tindakan, usulan, dan keputusan resmi yang dibuat otoritas pemerintah.
Keterbukaan informasi bagi publik itu menjadi bagian dari transparansi kekuasaan politik di Swedia yang diatur melalui undang-undang.
Anggota parlemen Swedia pun tinggal di apartemen kecil di ibu kota. Hingga akhir 1980-an, semua anggota parlemen bahkan tidur di tempat tidur sofa dalam kantor mereka.
Anggota parlemen dari luar Stockholm mendapat tunjangan rumah berupa apartemen milik negara berbentuk studio satu kamar seluas sekitar 16-46 meter persegi. Jika tidak ingin tinggal di apartemen ini, mereka boleh menyewa properti lain dengan uang sewa maksimal 820 dollar AS (sekitar Rp 11,6 juta) per bulan.
Mereka lalu akan mencuci dan menyetrika pakaian sendiri di tempat cucian umum. Sementara kebutuhan sehari-hari didapat dari berbelanja di supermarket seperti warga biasa.
Kebijakan pemerintah Swedia yang menyamaratakan pejabat dan warganya menjadikan negara ini salah satu negara paling adil secara sosial dan paling tidak korup di dunia.[]
