BANDA ACEH – Penanews.co.id – Pemerintah akan mendirikan Posko Induk Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh. Penetapan Aceh sebagai pusat komando nasional didasarkan pada kondisi wilayah tersebut yang mengalami dampak paling signifikan akibat rangkaian bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pembentukan Satgas Nasional ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional, dengan Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua. Sementara itu, jabatan Ketua Dewan Pengarah dipercayakan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Bersamaan dengan rencana pembukaan Posko Induk, Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid pada Kamis (8/1/2026). Rapat tersebut dihadiri Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta para sekretaris jenderal kementerian dan lembaga terkait. Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan standby force dan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak awal masa tanggap darurat.
Ia menyebut kehadiran Posko Induk di Banda Aceh akan menjadi simpul utama pengendalian pemulihan pascabencana
Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujar Safrizal, yang ditugaskan langsung oleh Mendagri untuk mendampingi penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025 hingga saat ini.
Terkait target kerja, pemerintah menegaskan Satgas akan bergerak secepat mungkin sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang masih berada di pengungsian, serta penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggalnya
“Selain penanganan fisik, Posko Induk juga diharapkan menjadi kanal utama komunikasi publik, khususnya dalam menyampaikan progres kerja pemerintah secara transparan dengan melibatkan media nasional dan lokal, serta optimalisasi ruang media sosial,” pungkas Safrizal.,
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai dapat berjalan lebih efektif, solid, dan menyeluruh
