JAKARTA — Penanews.co.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program permodalan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan berdampak pada likuiditas perbankan. Hal ini karena sumber pendanaannya berasal dari APBN, bukan dari dana pihak ketiga (DPK) yang biasa dihimpun bank.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN. Ia mengatakan, dana APBN di antaranya yang berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) yang akan disalurkan ke perbankan sebagai modal Kopdes Merah Putih. Sebagaimana diketahui, SAL APBN 2024 mencapai Rp 457,5 triliun.
“Pendanaan yang di-support pemerintah kemarin termasuk yang kita gunakan dana SAL kita yang ada di BI disalurkan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan,” ucap Sri Mulyani seusai konferensi pers hasil rapat berkala KSSK, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Program ini menargetkan alokasi dana sebesar Rp 400 triliun untuk mendukung 80.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.
“Dengan skema ini, koperasi tidak mengambil likuiditas dari DPK. Justru, bank mendapatkan penempatan dana dengan biaya yang relatif rendah,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, modal anggaran Kopdes Merah Putih yang direncanakan pemerintah mencapai Rp 400 triliun. Dana itu akan digunakan oleh 80.000 Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Jadi ini menjawab apakah koperasi mengambil likuiditas dari DPK? tidak. Kita menepatkan dana di bank tersebut, Sehingga perbankan mendapatkan dana, bahkan biaya penempatan dana ini relatif murah,” tegasnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, modal pinjaman yang disiapkan pemerintah itu disalurkan melalui empat bank, yakni BRI, BNI, Mandiri dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Jadi ini bukan masalah jatah tiap koperasi harus dapat sekian tapi melakukan proper due diligence agar pinjaman tersebut benar-benar bisa digunakan di dalam membangun ekonomi desa dan kelurahan,” paparnya.
Sri Mulyani juga menegaskan, setiap kepala desa atau lurah akan menjadi pengawas Kopdes Merah Putih. “Tidak hanya membantu legalisasi koperasi namun mereka juga bertanggung jawab mengembangkan, melatih SDM dan tata kelola koperasi,” ucap Sri Mulyani.[]
Sumber CNBC Indonesia
