BANDA ACEH — Penanews.co.id — Akademisi Universitas Abulyatama ( Unaya) Aceh DR. Usman Lamreung mengatakan, gerakan protes pagiat seni dan kebudayaan Aceh yang mencuat beberapa hari lalu di media, terkait rancangan qanun pemajuan kebudayaan dan dewan kesenian adalah bukti nyata kegagalan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam merangkul para stakeholder kebudayaan di Aceh. Bukannya bersinergi malah terkesan membangun jarak dan konlfik dengan mereka.
Dalam kegaduhan ini, kita juga melihat tiba-tiba muncul pemberitaan di media tentang peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh. Tak sulit menduga ini adalah upaya yang bersangkutan untuk mendongkrak pamornya yang telah runtuh akibat gelombang protes pegiat seni-budaya di Aceh, lanjutnya
Direktur EDR itu mempertanyakan, apakah data peningkatan kunjungan wisatawan yang beliau banggakan itu valid, dengan membandingkan data bulan atau tahun ini dengan data bulan atau tahun lalu? Jikapun valid, jangan lupa yang mengalami tren peningkatan jumlah wisatawan itu bukan hanya Aceh tapi juga hampir semua daerah di Indonesia, bahkan dengan jumlah dan persentase yang jauh di atas Aceh.
“Berani tidak Dinas Kebudayaan dan Parawisata Aceh mengungkap fakta itu ke publik? Berani tidak mengungkapkan data berada pada posisi atau rangking berapa Aceh dalam daftar atau indeks kemajuan pariwisata nasional”, tantang Usman
Tanpa mengandalkan data statistik pun, kita bisa melihat Aceh dengan potensi keindahan alamnya yang tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, perkembangan kepariwisataan Aceh masih kalah jauh dibandingkan daerah-daerah lain, baik dari sisi investasi usaha kepariwisataannya, kunjungan wisatawannya, dan status destinasi pariwisata di Aceh yang memang tidak ada yang masuk dalam kategori strategis nasional, jelasnya
“Jadi merujuk pada semua fakta ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bukan hanya buruk dalam capaian kinerja, tapi juga sangat buruk dalam hal kecerdasan sosial yang terlihat dari ketidakmampuannya merangkul dan membangun sinergi dengan para stakeholder”, ungkap Akademisi itu
Sangat terlihat beliau tidak memiliki kompotensi dan kualifikasi menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh. Jika kita kilas balik, jabatan kepala dinas yang diperoleh pun sedari awal memang sudah cacat secara etika. Disebut-sebut dekat dengan istri Nova Iriansyah, tanpa melalui mekanisme fit and propert test, ia mendapat tiket VIP dan fasilitas jalan tol dilantik oleh Nova di last minute menjelang ia lengser dari kursi gubernur Aceh, papar Usman
Ini adalah preseden buruk bagi citra Pemerintah Aceh, dan semakin buruk karena kegaduhan yang timbul akibat ketidakmampuannya mengelola urusan yang menjadi tupoksi dan tanggung-jawabnya.
“Maka itu sudah saatnya Pj. Gubnernur Safrizal mencopot dan menggantinya dengan pejabat lain yang lebih kompeten’, pungkasnya
