Jakarta – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan bahwa Pemilu 2029 akan menjadi ujian terberat bagi partainya dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh besarnya kebutuhan logistik yang harus dipersiapkan untuk menghadapi pesta demokrasi tersebut.
Dalam Rapat Koordinasi Dewan Pertimbangan NasDem se-Indonesia yang digelar di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (14/2/2025), Surya Paloh juga mengkritik arah demokrasi Indonesia yang dinilainya semakin kapitalistik dan liberal. Ia bahkan menyebut bahwa praktik liberalisme di Indonesia telah melampaui Amerika Serikat (AS).
“Ini demokrasi yang super liberal, lebih liberal dari Amerika. Negara ini, negara kita ini, hari ini, ada konsekuensinya dengan kebebasan yang absolut seperti ini,” tegas Surya.
Lebih lanjut, Surya membandingkan sistem pemilihan presiden di AS dengan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pilpres di AS tidak hanya mengandalkan popular vote atau suara terbanyak, tetapi juga electoral vote. Sebagai contoh, pada Pilpres AS 2016, Hillary Clinton dari Partai Demokrat kalah dari Donald Trump dari Partai Republik meskipun memperoleh suara rakyat lebih banyak.
“Kalau di Indonesia, yang menang Hillary. Karena dia (menang) popular vote. Kita ini langsung. Di sana (yang menang) Trump (dengan sistem elektoral),” jelasnya.
Bagi Surya, kemampuan dan pengetahuan dalam mengonsolidasi sebuah partai tidaklah cukup bagi NasDem untuk menghadapi Pemilu 2029. Di samping sumber daya dan strategi yang tepat, ia menekankan pentingnya kebutuhan logistik.
Ia mengakui, NasDem belum mampu menerapkan kebijakan yang konvensional dan tradisional sekalipun guna menghimpun logistik, misalnya dengan pemungutan iuran keanggotaan. Oleh karenanya, Surya mengajak jajarannya untuk melakukan inovasi dan mengeluarkan pemikiran-pemikiran strategis.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa cara untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dilakukan dengan langkah-langkah yang justru melanggar norma hukum. Surya mengingatkan, kemampuan jajarannya untuk memberikan arti atas eksistensi NasDem harus dilakukan dengan menggandengkan profesionalisme dan etika serta moralitas.
“Karena partai berkewajiban untuk di setiap saat meningkatkan kewaspadaannya, untuk dia tidak bersentuhan terhadap aspek yang melakukan pelanggaran hukum,” ungkapnya.
Surya menegaskan pentingnya semua pihak untuk terbuka dalam melihat fakta-fakta di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
“Kita tidak boleh lagi menutup-nutupi realitas yang ada. Demokrasi kita harus dikawal agar tidak semakin terjerumus ke dalam praktik yang tidak sehat,” pungkasnya.
Sumber Metrotvnews.com
