JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengumumkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang libur Lebaran 2025.
Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 24 Maret atau tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri (H-7 Lebaran). Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan meminimalisir potensi lonjakan mobilitas masyarakat yang biasanya terjadi pada hari-hari tertentu menjelang Lebaran.
Menteri Koordinator IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan dan distribusi mobilitas masyarakat secara lebih merata.
“Kami juga sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait dengan mengurai kemacetan dengan cara flexible work arrangement, atau dulu sering dikenal sebagai work from anywhere (WFA),” ujarnya dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Sabtu, 01 Maret 2025 – 14:23 WIB oleh Iqbal Dwi Purnama dengan judul “Resmi, Pemerintah Pastikan ASN Bisa WFA Mulai 24 Maret 2025”. Untuk selengkapnya kunjungi:
https://ekbis.sindonews.com/read/1536579/33/resmi-pemerintah-pastikan-asn-bisa-wfa-mulai-24-maret-2025-1740812632
Untuk membaca berita lebih mudah, nyaman, dan tanpa banyak iklan, silahkan download aplikasi SINDOnews.
– Android: https://sin.do/u/android
– iOS: https://sin.do/u/ios
AHY menambahkan, dengan memberlakukan WFA sejak H-7 Lebaran, diharapkan ASN yang berencana mudik dapat memulai perjalanan lebih awal.
Hal ini diyakini akan mengurangi konsentrasi volume perjalanan pada satu atau dua hari sebelum Lebaran, yang biasanya menjadi puncak arus mudik.
“Ini harapannya adalah kita bisa memulai distribusi mobilitas menjelang mudik lebaran lebih dulu, H-7. Jadi pada tanggal 24 Maret diharapkan sudah bisa diberlakukan WFA atau flexible work arrangement,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa kebijakan WFA akan berlaku untuk seluruh pegawai ASN, dengan beberapa pengecualian. Seperti Pegawai yang sedang menjalani proses hukuman disiplin atau yang masih berstatus pegawai baru tidak diperbolehkan mengikuti program ini.
Selain itu, kriteria pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan pola FWA adalah dapat dilakukan di luar kantor selain kantor, kemudian dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya memiliki interaksi tatap muka yang minimum, dan bersifat mandiri atau tidak memerlukan supervisi yang terus menerus.
Dalam pelaksanaan FWA, pegawai harus memenuhi kewajiban hari dan jam kerja dalam satu minggu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 21/2023, yaitu 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan akumulasi jam kerja sebanyak 37,5 jam tidak termasuk jam istirahat.
Setiap pegawai juga diwajibkan melaporkan hasil kinerja hariannya dan memastikan bahwa target kinerja serta efektivitas pelayanan publik tetap tercapai selama masa WFA.[]
Sumber Sindonews.com
