Skip to content
BANDA ACEH – Penanews.co.id – Puasa Ramadhan telah memasuki penghujung pekan kedua, Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS, TNI, Polri dan Pensiunan abdi negara belum nampak hilal. Regulasi yang mengatur pembayaran THR belum terbit.
Kondisi tersebut berbeda dengan pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang sempat melontarkan pernyataan bahwa THR diupayakan cair pada pekan pertama bulan puasa hanya omon omon.
“Ada pasti nanti, tapi saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya dalam acara Indonesian Economic Outlook yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).
Berdasarkan hasil pencarian Penanews.co.id di google dan laman resmi Kemenkeu, hingga saat ini, aturan resmi berupa Peraturan Presiden yang menjadi dasar pencairan THR pun tidak ditemukan atau belum terbit .
Adapun besaran THR yanga akan dibayarkan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan hakim.
Sementara itu, ASN daerah menerima dengan skema serupa yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Adapun pensiunan memperoleh THR sebesar uang pensiun bulanan.
Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan telah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk pembayaran THR bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan abdi negara pada tahun ini.
THR yang akan diterima bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan tidak ada pemotongan apapun termasuk kredit perbankan.
Sebelumnya diberitakan media ini, Ia menegaskan bahwa besaran THR yang diterima ASN akan mengacu pada aturan yang berlaku. Untuk Lebaran 2026, pemerintah belum merinci nominal yang akan diberikan kepada para pegawai negeri tersebut.
Purbaya menjelaskan, pencairan THR pada awal bulan puasa bertujuan untuk mendorong belanja masyarakat pada kuartal pertama 2026. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat membuat masyarakat memulai perjalanan mudik lebih awal, sehingga kepadatan arus mudik menjelang Hari Raya dapat lebih terurai.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan belanja negara sebesar Rp809 triliun pada kuartal I 2026 sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5 hingga 6 persen. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan konsumsi serta optimalisasi belanja pemerintah.
Anggaran Rp809 triliun ini mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, berbagai paket stimulus, serta belanja modal yang mendorong konsumsi dan investasi. Purbaya menekankan bahwa kebijakan fiskal tahun ini dirancang ekspansif namun tetap prudent. Defisit anggaran dijaga di kisaran 2,9–3 persen dari PDB.
“Jadi kita sedikit mengorbankan fiskal dalam sisi defisit dari 2,5 persen sekian ke arah 2,9 persen. Itu adalah program kontra-siklikal yang kita kerjakan untuk membalik ekonomi dari yang turun, sekarang jadi mulai naik. Tapi itu kita lakukan tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal,” jelasnya.[]
Direkomendasikan untuk anda baca 👇
