JAKARTA — Penanews.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2025 menjadi undang-undang resmi. Proses pengesahan ini berlangsung dalam rapat paripurna ke-7 DPR RI untuk masa sidang 2023-2024, yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, (19/09/2024).
Dalam rapat tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan mengenai pembahasan RAPBN 2025.
Dalam laporannya, Said Abdullah menyampaikan berbagai poin penting yang telah dibahas secara mendetail oleh anggota DPR. Hal ini menunjukkan komitmen legislatif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Poin-poin tersebut meliputi alokasi dana untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah alokasi penambahan anggaran dalam RAPBN 2025 untuk mendukung program-program Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Penambahan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan rakyat.
Dengan disahkannya RAPBN 2025, DPR RI menunjukkan bahwa mereka siap menjalankan tanggung jawabnya dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. Harapan besar disematkan pada undang-undang ini agar dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan, serta mewujudkan visi Presiden dalam memajukan Indonesia di kancah global.
“Banggar bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran khsusnya pada K/L dalam rangka menopang sejumlah program quick win presiden terpilih (Prabowo),” kata Said, lansir Suara.com.
Program itu antara lain kata Said, pertama soal program makan bergizi gratis. Menurut Said, program itu disepakati diberikan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.
“Satu, program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran sebesar 71 triliun,” katanya.
Kemudian, ke dua, program pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan skrining penyakit katastropik dnegan anggaran 3,2 triliun.
“Tiga, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah dengan meningkatkan rs di darerah dari tipe d ke tipe c berserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya dengan anggaran 1,8 triliun,” ujarnya.
Lalu, ke empat, program renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebel dan MCK sebanyak 22 ribu sekolah dengan alokasi anggaran Rp20 triliun.
“Lima, membangun sejumlah sekolah terintegrasi dengan anggaran Rp4 triliun,” katanya.
“Enam, membangun lumbung pangan nasinal daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan cetak sewa baru 150 ribu hektar serta dukungan sarana prasarana pendukungan dengan anggara 15 triliun,” sambungnya.
Said pun menyampaikan harapannya soal anggaran yang diberikan kepada pemerintah ke depan.
“Kita harapakan program quick win Presiden terpilih (Prabowo Subianto) mempercepat kualitas SDM yang masih tertinggal dibanding dengan negara negara tier kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif,” ungkapnya.
“Selain itu, kata dia, Banggar sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan kementerian dan lembaga yang baru kepada presiden dan wakil presiden 2024-2029 untuk mendukung komposisi kabinet baru.
“Dalam rangka mendukung komposisi kabinet yang baru banggar dan pemerintah sepakat memberikan keleluasan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran KL yang baru, sebab hal itu kewenangan konstitusional presiden dan wapres terpilih untuk menyusun jumlah KL dalam pemerintahannya,” tutupnya.
Rapat kemudian dilanjutkan pengambilan persetujuan pengesahan RAPBN 2025 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus.
“Selanjutnya kami akan menanyakan kembali apakah RAPBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” tanya Lodewijk.
“Setuju,” jawab kompak anggota DPR dalam rapat.”
