JAKARTA — Penanews.co.id — Aksi unjuk rasa di Jakarta masih belum berakhir meskipun kondisi saat ini di ibukota Negara dan kota kota lainnya di Indonesia sudah kondusif.
Mengutip Kompas.com, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI) tengah mempersiapkan aksi demonstrasi bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, tepatnya pada pekan ini.
Ketua BEM UI, Atan Zayyid Sulthan, mengungkapkan bahwa aksi tersebut masih dalam tahap koordinasi akhir, sehingga tanggal pelaksanaan dan jumlah peserta aksi belum dapat dipastikan.
“Dalam waktu dekat. Aksi (demo) itu dalam waktu dekat, ada di dalam minggu ini,” kata Atan saat dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).
Ia juga menekankan bahwa aksi yang dirancang mahasiswa UI ini akan bersifat konstruktif dan bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan melalui penyampaian tuntutan yang substansial.
“Kami tegaskan bahwa kami akan membawa aksi yang konstruktif dan juga berfokus kepada perubahan-perubahan kebijakan,” ujarnya.
Asal-usul “17+8 Tuntutan Rakyat”
Gagasan “17+8 Tuntutan Rakyat” sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Tuntutan tersebut merupakan rangkuman dari beragam kritik masyarakat yang muncul baik di lapangan maupun dunia maya.
Beberapa tokoh publik seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella turut mendorong wacana ini melalui unggahan di media sosial.
Selain itu, “12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan” di Change.org yang sudah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan juga dimasukkan dalam agenda.
Sejumlah tuntutan terbaru, termasuk dari aksi buruh pada 28 Agustus 2025 dan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice UI, turut melengkapi agenda besar ini.
Berikut Rincian 17 Tuntutan Mendesak (target 5 September 2025)
Untuk Presiden Prabowo
- Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
Untuk Polisi
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
- Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
- Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.
Untuk Ketua Umum Partai Politik
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
- Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.
Untuk DPR
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
- Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Untuk TNI
- Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Sektor Ekonomi
- Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
- Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Agenda Reformasi (target 31 Agustus 2026)
- Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
- Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
- Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
- Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
- TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
