NEW YORK — Penanews.co.id — Untuk pertama kali sejak banjir Al-Aqsa di Israel paja 7 Oktober yanglalu, Amerika mengusulkan rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata sementara di Gaza.
Mereka juga memperingatkan Israel agar tidak menginvasi kota Rafah yang padat penduduk.
Melansir artikel BBC News, AS sebelumnya menghindari kata “gencatan senjata” selama pemungutan suara PBB mengenai perang tersebut, namun Presiden Joe Biden juga melontarkan komentar serupa.
Namun, AS berencana memveto rancangan resolusi lain – dari Aljazair – yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera.
Lebih dari satu juta pengungsi Palestina, yang mewakili sekitar setengah populasi Gaza, berdesakan di Rafah setelah terpaksa mencari perlindungan di sana.
Kota di bagian selatan, yang berbatasan dengan Mesir, hanya dihuni 250.000 orang sebelum perang.
Banyak dari pengungsi yang tinggal di tempat penampungan sementara atau tenda dalam kondisi kumuh, dengan akses yang terbatas terhadap air minum dan makanan yang aman.
PBB telah mengeluarkan peringatannya sendiri bahwa serangan Israel yang direncanakan di kota tersebut dapat menyebabkan “pembantaian”.
Israel melancarkan operasinya di Gaza menyusul serangan oleh kelompok bersenjata Hamas di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 240 lainnya disandera.
Kampanye militer Israel telah menewaskan 29.000 orang di wilayah Palestina, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di sana.
Washington berada di bawah tekanan internasional yang sangat besar untuk menggunakan pengaruhnya dalam mengendalikan operasi Israel yang menghancurkan, setelah menghabiskan sebagian besar perang untuk menekankan hak sekutunya untuk membela diri.
Meskipun Israel telah berjanji untuk memblokir rancangan undang-undang Aljazair, teks saingannya menunjukkan adanya penolakan terhadap rencana Israel.
Pembicaraan mengenai rancangan undang-undang AS akan dimulai minggu ini, namun belum jelas kapan atau apakah usulan tersebut akan diajukan melalui pemungutan suara. Berdasarkan piagam PBB, para anggota “setuju untuk menerima dan melaksanakan” keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan – berbeda dengan keputusan yang dibuat di Majelis Umum, yang tidak mengikat.
Ini adalah pertama kalinya AS menyerukan gencatan senjata sementara di Gaza di PBB, setelah memveto resolusi sebelumnya dengan menggunakan kata tersebut.
Rancangan AS juga menyatakan bahwa serangan darat besar-besaran di Rafah akan mengakibatkan lebih banyak kerugian bagi warga sipil dan pengungsian lebih lanjut, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga – mengacu pada Mesir.
Ia juga mengatakan langkah seperti itu akan mempunyai implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin, sejalan dengan pernyataan Presiden Joe Biden dalam percakapannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu.
Netanyahu sejauh ini menolak tekanan internasional untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan bersumpah untuk menyelamatkan sandera yang tersisa dan mengalahkan Hamas di seluruh Gaza.
Anggota kabinet perang Israel Benny Gantz telah memperingatkan bahwa manuver tersebut akan dilakukan kecuali Hamas membebaskan semua sanderanya pada 10 Maret. Tanggal tersebut menandai dimulainya Ramadhan, bulan suci puasa Islam.
Kelompok negara-negara Arab mengatakan Dewan Keamanan tidak bisa menutup telinga terhadap permohonan masyarakat internasional yang menuntut gencatan senjata.[°]
Baca juga; Layang-layang menghiasi langit Rafah, simbol harapan di tengah perang Israel di Gaza
Baca juga; Penyakit Jantung Jadi Penyebab Kematian Petugas Pemilu Terbanyak 2024
Baca juga; Nyaris 50 Persen Bumil di Indonesia Idap Anemia, Ini Efeknya
Baca juga; Adam Deni Didakwa Fitnah Sahroni Soal Tudingan ‘Membungkam Rp 30 Miliar’
