BANDA ACEH – Pengamat Sosial dan Politik Aceh, Usman Lamreung, nendesak pimpinan MAA agar segera laksanakan musyawarah untuk menunjuk ketua MAA yang difinitif, katanya kepada awak Media, Selasa, 27 Mei 2025, di Banda Aceh.
Usman Lamreung mengatakan, sejak menerima surat perintah Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem) pada tanggal 6 Mei 2025, untuk musyawarah memilih Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) serta penggantian antar waktu pengurus MAA priode 2021 – 2026, namun diduga pihak pimpinan kolektif kolegial sengaja mengulur – ulur waktu.
Surat bernomor 800.1.1.51/5122, tanggal 6 Mei 2025, tentang pelaksanaan musyawarah untuk pengusulan ketua dan pengurus MAA penggantian antar waktu priode 2021 – 2026 dan surat itu bersifat penting.
Pemilihan ketua difinitif dianggap penting, sebab hanpir empat tahun setelah meninggalnya Prof. Farid Waj’di Ibrahim 2022 lalu, MAA dipimpin secara Kolektif Kologial sesuai Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2019 tentang MAA, namun aturan tersebut diharap berakhir setelah MAA memilih ketua difinitif lewat musyawarah internal pengurus MAA.
“Kita berharap pimpinan senentara MAA jangan anggap remeh surat perintah Gubernur Aceh, sebab lenbaga terhormat itu seperti pincang gak jalan program, padahal negara sudah mengeluarkan anggaran untuk MAA,” kata Usman Lamreung, Akadenisi S3 dari Unaya.
Menurutnya, sudah empat Gubernur Aceh sebelum Mualem, gagal mengeluarkan SK kepada ketua terpilih, pasti banyak pihak menilai bahwa MAA perlu pembaharuan menjelang berakhir masa pengurus 2021 – 2026, sehingga marwah perdamaian sesuai UUPA berjalan sesuai semangat pembaharuan Aceh, harap Usman Lamreung.[]
