JAKARTA – Penanews.co.id – Pemerintah berkomitmen memberikan lahan seluas hingga 2 hektare bagi setiap Kepala Keluarga (KK) yang ikut serta dalam program transmigrasi.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menjelaskan, kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Viva Yoga menuturkan, luas lahan yang akan diterima tiap peserta akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi daerah tujuan transmigrasi. Ia menegaskan bahwa program ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan reforma agraria, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menyediakan akses lahan bagi warga negara.
“Ya, jadi pemberian lahan ke satu hektare atau dua hektare tergantung wilayahnya. Itu adalah bagian dari reforma agraria sebagai tanggung jawab negara untuk diberikan kepada rakyat Indonesia yang ikut program transmigrasi,” ungkapnya, Minggu (2/11/2025).
Selain lahan, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa jaminan hidup selama 12 hingga 18 bulan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu para transmigran menyesuaikan diri dan membangun kemandirian di lokasi baru mereka.
Para peserta program juga akan mendapat pembinaan dari Kementerian Transmigrasi selama lima tahun untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan produktivitasnya.
“Sehingga setelah lima tahun diharapkan kepala keluarga itu, sama-sama dengan kita, bisa cukup, dapatannya bisa naik, dan bisa sejahtera,” jelasnya.
Terkait status kepemilikan tanah, Viva Yoga menjelaskan bahwa lahan yang diberikan kepada transmigran pada awalnya berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Namun, setelah masa pembinaan selama lima tahun, status tersebut akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Jadi SHM, jadi pertama ini (HPL) dulu, kemudian nanti selama lima tahun akan dirubah menjadi sertifikat hak milik,” pungkasnya.[]
Sumber okezone
