JAKARTA — Penanews.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui.Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan Bawaslu merupakan lembaga yang diberi kewenangan atributif untuk menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024.
Hal itu di ungkap Holik berkaitan dengan permintaan “Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan minta KPU merespons agar laporan kecurangan dalam Pemilu 2024 ditangani serius.
Menurut Holik, hal itu diatur dalam pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017. Di dalamnya, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama tiga hari, dilansir CNBC Indonesia.
Selain itu, ada juga Pasal 475 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
“Bawaslu selaku lembaga yang diberi kewenangan atributif oleh UU Pemilu pasti akan menangani dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan pemilu dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara,” kata Idham, dikutip dari detikcom.
Lebih lanjut, Idham mengatakan KPU telah menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Salah satunya, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang.
“Itu sebagai bukti bahwa KPU berkomitmen melaksanakan aturan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur di dalam UUPemilu,” ia menuturkan.
Sebelumnya, Anies yang ditemui di FKUI Salemba mengatakan KPU harus serius menyikapi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Sebab, semua laporan mengenai masalah yang terjadi di lapangan perlu ditanggapi.
“Salah satu indikasi demokrasi baik itu adalah Pemilu yang bersih, kemudian jujur. Ya kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai dikalkulasi ya,” kata dia.[]
Baca juga; Miris! Pria di Batam aniaya Istri gegara beda pilihan “Capres”
Baca juga; Jenis Gangguan Jiwa yang Sering Dialami Caleg Gagal – jelas Dokter
Baca juga; Pesawat tempur Israel serang Rafah, dan rumah sakit terbesar yang masih berfungsi di Gada dikepung
Baca juga; Hamas sambut baik desakan ICJ agar Israel menerapkan Keputusan Mahkamah tersebut di Rafah
