DEN HAAG — Penanews.co.id — Perwakilan Turki, Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika menyampaikan argumen pada hari Senin, (26/02/2023), pada hari terakhir persidangan di pengadilan tertinggi PBB, mengenai legalitas pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Mengutip Arabnews, Selama satu minggu, para hakim Mahkamah Internasional, yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, mendengarkan argumen dari lebih dari 50 negara dan tiga organisasi internasional menyusul permintaan Majelis Umum PBB pada tahun 2022 agar pengadilan tersebut mengeluarkan putusan yang tidak mengikat. pendapat tentang akibat hukum pendudukan Israel.
Genosida di Gaza adalah inti dari tragedi yang telah berlangsung puluhan tahun: Uni Afrika
Perwakilan Uni Afrika, Hajer Gueldich, mengatakan kepada ICJ bahwa “penderitaan dan kengerian yang tak terkatakan yang menimpa penduduk Gaza” adalah inti dari tragedi Palestina selama lebih dari satu abad.
Dia menyebut perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza sebagai “hanya upaya memalukan untuk menciptakan Nakba lagi, sebuah bencana lebih lanjut yang ditakdirkan untuk menghapus kehadiran Palestina di Palestina.”
“Sejarah Palestina adalah sejarah perampasan, pengungsian, dan dehumanisasi. Ini adalah sejarah ketidakadilan.”
Dia mengatakan agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap Gaza menunjukkan tragedi rakyat Palestina yang “secara sistematis ditaklukkan dan ditindas oleh proyek kolonial Israel” selama lebih dari tujuh dekade.
Proses konsultasi ini, katanya, memberikan peluang untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas serangan-serangan tersebut, segera mengakhiri “impunitas” Israel dan menegakkan hukum kemanusiaan internasional.
OKI mengatakan solusi dua negara sangat penting bagi perdamaian regional
Hussein Ibrahim Taha, Sekretaris Jenderal OKI, mengatakan “perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara di Palestina adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan dan stabilitas semua orang di kawasan dan melindungi mereka dari siklus kekerasan
Dia mendesak negara-negara untuk berhenti mengekspor senjata dan amunisi ke Israel karena “tentara dan pemukim menggunakannya untuk melawan rakyat Palestina” dan meminta ICJ untuk mengutuk percepatan penjajahan di Yerusalem Timur dan serangan Israel terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen.
Taha menegaskan kembali kecaman organisasi tersebut atas serangan Israel di Gaza, yang menewaskan sekitar 30.000 warga Palestina dan melukai ribuan lainnya, serta meningkatnya kekerasan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Dia juga menyesalkan ketidakmampuan Dewan Keamanan “menegakkan hukum internasional untuk mengakhiri spiral kekerasan dan memberikan keadilan kepada rakyat Palestina.”
Liga Arab mengatakan genosida di Gaza adalah akibat kegagalan mengakhiri pendudukan yang berkepanjangan
Abdulhakeem Al Rifai, perwakilan Liga Arab, mengatakan kegagalan untuk mengakhiri pendudukan Israel yang berkepanjangan di Palestina “telah menyebabkan kengerian yang dilakukan terhadap orang-orang Palestina [di Gaza] yang merupakan genosida.”
Dia mengatakan pendudukan tersebut merupakan “penghinaan terhadap keadilan internasional.”
“Tidak ada pembenaran moral atau yuridis untuk menduduki tanah, membunuh, meneror, dan menggusur penduduk mereka.”
Dia menyebut Israel sebagai “pendudukan kolonial pemukim apartheid yang terakhir dan ekspansionis yang masih bertahan di abad ke-21”, dan mendesak ICJ untuk mengkonfirmasi ilegalitas pendudukan Israel dan “dengan tegas memutuskan konsekuensi hukum bagi semua pihak terutama mereka yang menutup mata, memfasilitasi , membantu atau berpartisipasi dengan cara apa pun dalam melakukan situasi ilegal ini.”
“Hanya supremasi hukum, bukan hukum rimba yang berlaku, yang akan membuka jalan menuju perdamaian di kawasan ini,” katanya.
“Mengakhiri pendudukan adalah pintu gerbang menuju hidup berdampingan secara damai”.
Dia mencatat bahwa desakan untuk menempatkan Israel di atas hukum melalui politisasi akuntabilitas dan penerapan standar ganda merupakan “ancaman langsung terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.”
Turkiye peringatkan bahayanya jika Israel ‘tidak bertanggung jawab’
Ahmet Yıldız, wakil menteri luar negeri, memperingatkan pengadilan tinggi PBB tentang risiko membiarkan ‘serangan tanpa pandang bulu’ Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza tidak dapat dipertanggungjawabkan
“Seiring dengan berlanjutnya ketidakadilan dan standar ganda yang dialami warga Palestina selama beberapa dekade, reaksi dari masyarakat di wilayah tersebut dan sekitarnya akan berlipat ganda. Dengan kata lain, kita harus meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil di hadapan hukum, jika tidak, perilaku keterlaluan seperti itu mungkin akan terjadi di tempat lain di masa depan.”
Dia mengutuk rencana Israel untuk membatasi akses jamaah Muslim di Masjid Al Aqsa selama bulan suci Ramadhan, dan mencatat bahwa retorika yang diulang-ulang oleh para menteri Israel “mengkhawatirkan.”
Yıldız menegaskan kembali seruan Turkiye kepada komunitas internasional untuk mengatasi akar penyebab perang Palestina-Israel sebagai satu-satunya metode untuk mewujudkan perdamaian regional.
Dia berpendapat bahwa konflik tersebut tidak dimulai pada tanggal 7 Oktober, dan bukan “tentang faksi atau kelompok Palestina tertentu. Konflik ini terjadi pada abad sebelumnya.”
Dia menambahkan: “Hambatan nyata bagi perdamaian sudah jelas – semakin dalamnya pendudukan Israel di wilayah Palestina dan kegagalan menerapkan solusi dua negara.”
Serangan militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober telah menewaskan hampir 30.000 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan menempatkan 2,3 juta orang di bawah blokade penuh Israel. Lebih dari 2 juta warga Palestina terpaksa mengungsi.
“Serangan Israel telah berubah menjadi hukuman kolektif,” kata Yıldız.
“Kurangnya minat politik di kalangan komunitas internasional untuk mengatasi akar penyebab konflik menciptakan rasa ketidakadilan yang kuat di kalangan masyarakat Palestina dan, secara umum, di kalangan komunitas internasional.”
Ia menuduh Dewan Keamanan PBB, yang menurutnya mempunyai tanggung jawab utama menjaga ketertiban dan keamanan internasional, gagal memberikan solusi di Gaza.
Pada hari pertama sidang pada hari Senin, 19 Februari, perwakilan Palestina meminta para hakim untuk menyatakan pendudukan Israel atas wilayah mereka ilegal dan mengatakan pendapat mereka dapat membantu menciptakan kondisi untuk mencapai kesepakatan mengenai solusi dua negara.
Sebagian besar negara mengkritik tindakan Israel di wilayah pendudukan, dan banyak yang mendesak pengadilan untuk menyatakan pendudukan tersebut ilegal.
Namun, AS tetap mendukung sekutunya, dengan menentang penarikan segera dan tanpa syarat dari wilayah pendudukan.
Israel, yang tidak ambil bagian, mengatakan dalam komentar tertulis bahwa keterlibatan pengadilan dapat merugikan pencapaian penyelesaian yang dinegosiasikan.
Dengar pendapat tersebut merupakan bagian dari upaya Palestina untuk meminta lembaga-lembaga hukum internasional memeriksa tindakan Israel, yang menjadi semakin mendesak sejak serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober, yang memicu respons militer yang telah menewaskan sekitar 29.600 warga Palestina.
Panel beranggotakan 15 hakim ICJ telah diminta untuk meninjau “pendudukan, pemukiman dan aneksasi Israel… termasuk langkah-langkah yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan penerapan undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait. .”
Para hakim diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk mengeluarkan pendapatnya atas permintaan tersebut.[]
Baca juga; Menpan sebut rumah dinas menteri di IKN lebih kecil dibanding saat ini
Baca juga; Perang Gaza: Biden mengharapkan gencatan senjata pada minggu depan
Baca juga; Wakili Pj Bupati, Asisten III Sekdakab Serahkan LKPJ Kepada Ketua DPRK Aceh Besar
Baca juga; Kondusif Jelang Pleno Suara Pemilu 2024 Kabupaten Aceh Besar
Baca juga; China desak AS ambil langkah capai gencatan senjata di Gaza
