BANDA ACEH — Penanews.co.id — Pelaksanaan Pilkada 2024 di Aceh sepertinya masih hanya sebatas melahirkan kekuasaan dengan segala nafsu, bukan mencari pemimpin dengan segala visi, misi dan gagasan perubahan.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, DR.Usman Lamreung kepada Penanews.co.id menyebutkan, siklus Pilkada sepertinya hanya serimonial saja, termasuk calon kandidat Gubernur, Bupati dan Walikota berputar-putar dengan para elit dan politisi yang sama.
“Krisis kepemimpinan, malah lebih ironis lagi tak ada ruang dan jangan coba-coba bagi yang berkeinginan mencalonkan diri yang tidak punya modal ekonomi termasuk tidak ada koneksi dengan partai politik.”sebut Usman Lamreung, Ahad (21/04/2024)
Ketika ditanya Penanews.co.id kenapa harus demikian, Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini menjelaskan, modal ekonomi adalah sebuah keniscayaan yang harus disiapkan oleh calon kandidat, bila itu tidak ada jangan harap bisa mencalonkan diri, karena ada syarat yang ditentukan partai politik, termasuk mahar politik. “Ini salah satu penyebab para tokoh, akademisi, dan intelektual yang punya gagasan dan visi, namun urung maju ketika dihadapkan dengan modal ekonomi.”jelas Usman Lamreung.
Selain itu, menurut Direktur Lembaga Emerate Development Research (EDR) ini, buruknya pelaksanaan pemilu legislatis terindikasi politik uang begitu masif. “Pemilih tidak lagi melihat visi, gagasan dan SDM, tapi yang dipilih berapa amplop yang diterima, biarpun sudah melampaui moralitas termasuk malanggar ketentuan agama. Ini pastinya akan berdapak besar dan akan merubah pola pikir malah akan menjadi budaya, bahwa politik uang dalam pelaksanaaan pemilu sudah hal biasa yang akhirnya menjadi sebuah kebenaran.”sebutnya.
Menurut Usman Lamreung, bila ini terus berlangsung termasuk pada Pilkada 2024 terjadi politik uang, tentu akan berdampak besar pada kepemimpinan, pembangunan dan kesejahteraan. Ini juga akan membuka lebar korupsi semakin masif dan akhirnya menjadi budaya.
“Trend buruk ini sudah harus dihentikan, makanya pilkada Aceh 2024 harus dijadikan momentum untuk mentransformasi kultur politik transaksional menjadi politik gagasan. Karena itulah syarat Aceh bisa maju dan sejahtera.”harap DR.Usman Lamreung.
“Aceh butuh politisi pengusung paradigma “politik untuk perubahan” bukan “politik untuk kekuasaan”pungkasnya.[]
