BANDA ACEH — Penanews.co.id –Tampaknya, untuk membangkitkan pendidikan di Aceh dari ketertinggalan semakin sulit, dikarenakan pemimpin daerah secara sistematis mengabaikan kemajuan pendidikan. Penunjukan kepala dinas yang kurang memahami dunia pendidikan, ditambah dengan tindakan “pembangkangan” terhadap regulasi dari Pusat, semakin memperburuk keadaan.
Seperti diketahui, Kemendikbud telah memberlakukan Kurikulum Merdeka sejak tahun 2020. Kurikulum Merdeka befokus pada pengembangan soft skill dan karakter dengan pengembangan materi esensial, serta pembelajaran yang fleksibel.
Setelah hampir empat tahun berlalu, sekolah-sekolah jenjang SMA dan SMK di Aceh masih belum sepenuhnya menerapkan kurikulum baru ini. Menurut laporan BPKP, hingga tahun 2023, hanya 26,98% dari 542 SMA di Aceh yang telah mengadopsi kurikulum tersebut.
Mengutip KabarAktual.id, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, memberikan klarifikasi mengenai data tersebut. Ia menyatakan bahwa hampir semua SMA di Aceh telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. “Sudah ada 521 sekolah yang menerapkan,” tuturnya dengan tegas, pada Jumat (27/09/2024).
Pengamat Kebijakan Publik, Usman Lamreung, menjelaskan bahwa keterlambatan banyak sekolah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka bukan hanya disebabkan oleh pembangkangan terhadap kebijakan nasional. Dia menekankan bahwa fenomena ini mencerminkan betapa lambatnya Aceh dalam beradaptasi dengan perkembangan pendidikan terkini.
Usman menambahkan, dengan kondisi ini, tidak mengherankan jika mutu pendidikan di daerah ini selalu berada di titik terendah. “Masalahnya, apa yang diterapkan di sini tidak sejalan dengan kebijakan nasional,” tegasnya.
Akademisi tersebut menegaskan bahwa inti masalah pendidikan di Aceh terletak pada buruknya tata kelola. Ia mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Aceh telah menempatkan individu yang kurang tepat untuk mengelola sektor pendidikan.
Karena pejabat yang memimpin Dinas Pendidikan tidak memahami substansi, banyak program dan kegiatan yang disusun tidak sesuai dengan tantangan yang ada di lapangan. Contohnya, ia menunjukkan isu pemenuhan kualifikasi dan distribusi guru yang masih belum teratasi dengan baik.
Mengutip laporan BPKP, kegagalan-kegagalan yang dilakukan akhirnya menyebabkan Pemerintah Aceh belum berhasil mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2023.
Yang paling krusial, menurutnya, adalah penggunaan anggaran yang tidak efektif, dengan alokasi Rp 282 miliar belum dimanfaatkan secara tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di wilayah tersebut.
Usman mempertanyakan apakah Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, benar-benar memahami dan mampu mengelola pendidikan dengan baik, mengingat berbagai masalah yang belum terselesaikan.
Penjelasan Kadisdik
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh Marthunis membenarkan, bahwa pihaknya juga mendapatkan hasil evaluasi dari BPKP. Ia menyampaikan terima kasih atas evaluasi terkait beberapa kinerja Pendidikan Aceh tahun 2023.
Dikatakan, hasil evaluasi BPKP itu akan menjadi prioritas perbaikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Aceh.
Terkait jumlah SMA yang menerapkan Kurikulum Merdeka, Marthunis, menganjurkan publik agar dapat mengakses langsung di link resmi Kemendikbud. “Sudah ada 521 sekolah yang menerapkan,” jelasnya sembari mengirimkan link kurikulum.kemdikbud.
Menjawab pertanyaan terkait langkah konkret yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi pendidikan Aceh, Marthunis, menjelaskan, bahwa pihaknya akan melakukannya secara komprehensif mulai kompetensi guru hingga literasi dan numerasi siswa.
DInas Pendidikan, kata dia, telah memetakan kompetensi literasi dan numerasi kelas X dan XI di seluruh Aceh. Untuk kompetensi guru, dalam waktu dekat akan dilakukan assement terkait kompetensi memahami, mengajarkan, dan membuat soal AKM.
Marthunis menambahkan, bahwa dalam anggaran perubahan 2024 Dinas Pendidikan telah mengusulkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru seperti revitalisasi MGMP/Komunitas Belajar Guru, pelatihan kemampuan literasi dan numerasi berbasis AKM dan soal-soal UTBK.
Selain itu, sambungnya, sisi motivasi siswa dan guru juga disentuh dengan dilakukannya aneka lomba bagi siswa dan guru. “Jadi ada pendekatan terpadu, baik dari sisi supply-based approach dan juga demand-based approach,” pungkasnya.[]
