JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan respons terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa biaya Pilkada sangat mahal.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus, buka suara soal usulan Presiden Prabowo mengenai pemilihan gubernur langsung oleh rakyat.
Deddy menyatakan bahwa partainya tidak akan terburu-buru dalam menyikapi usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa PDIP tetap berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Menurutnya, prinsip tersebut tercermin dalam pemilu langsung yang memastikan suara rakyat menjadi dasar dalam memilih kepala daerah.
“Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu, vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung,” kata Deddy, dilansir Disway.id, Minggu, 15 Desember 2024.
Soal biaya mahal, lanjut Deddy, hal itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin melangkahi peraturan dan perundang-undangan.
“Itu yang membuat biaya mahal. Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan, gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar, kan, begitu logikanya. Tetapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar,” kata Deddy.
Meski demikian, Deddy menyampaikan PDIP akan menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.
“Tetapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,” tegas Deddy.
Soal bagaimana menurunkan biaya Pilkada yang masih sangat mahal, menurut Deddy, ada cara untuk melakukan intervensi.
“Pertanyaannya sekarang sebenarnya, seberapa jauh pemerintah betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir itu. Kalau partai itu membumi, mengakar, enggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tetapi kalau partai-partai tidak mengakar kepada rakyat, tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu,” kata Deddy.
Meski demikian, lanjut Deddy, PDIP secara resmi akan menyampaikan pandangannya setelah ada usulan revisi Undang-undang Pilkada.
“Kami akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung. Misalnya, itu kan ada berbagai kajian, teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu,” jelas Deddy.
Oleh karena itu, Deddy mengatakan proses yang ingin digagas Prabowo itu masih panjang. Dia juga meminta pihak yang berkepentingan tidak buru-buru mengambil kedaulatan rakyat.
“Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” tegas Deddy.
