JAKARTA – Honorer berstatus R2 dan R3 hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1 merencanakan aksi demo nasional besar-besaran yang melibatkan berbagai unsur honorer di Indonesia. Aksi ini akan diikuti oleh guru, tenaga kesehatan, teknis administrasi, penyuluh pertanian, Satpol PP, dan banyak lagi.
H. Nasrullah Mukhtar, ketua koordinator demo nasional, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan akan menjadi demo terbesar yang pernah dilakukan oleh honorer, dengan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia.
Menurutnya, demo yang dijadwalkan pada 3 Februari ini akan diikuti oleh minimal 30 ribu guru honorer berstatus R2 dan R3 dari hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1, mengingat terbatasnya formasi di daerah.
“Demo dilakukan tanggal 3 Februari oleh minimal 30 ribu guru honorer berstatus R2 dan R3 seleksi PPPK 2024 tahap 1, karena formasi di daerah-daerah sangat sedikit,” kata H. Nasrullah kepada JPNN, Minggu (12/1).
Dia mengungkapkan, guru honorer ikut demo nasional bersama unsur lainnya untuk meminta kebijakan pemerintah pusat. Diperkirakan lebih dari 30 ribu honorer yang akan turun.
“Namanya demo nasional ya berarti besar-besaran. Dari guru honorer kan 30 ribu, sedangkan dari nakes, penyuluh, teknis administrasi, Satpol PP, dan lainnya minimal 10 ribu orang akan ikut,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, seruan aksi kepada seluruh honorer se-Indonesia turun ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan tenaga non-ASN terhadap pemerintah yang hingga kini belum memberikan kejelasan serta solusi mengenai status kepegawaian mereka.
Seluruh honorer berstatus R2 dan R3 yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan penuh dedikasi di berbagai lini pelayanan publik, menuntut pengakuan yang layak dan kebijakan berpihak pada masa depan.
Adapun tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 kepada pemerintah sebagai berikut:
1. Segera sahkan RPP Manajemen ASN turunan UU 20 Tahun 2023 tentang ASN dan mengakomodasi honorer database BKN (R2, R3) dalam sistem PPPK penuh waktu.
Menuntut agar dalam RPP tersebut honorer berstatus R2 dan R3 dapat diangkat sebagai PPPK full time, bukan hanya paruh waktu.
2. Terbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Pengangkatan tenaga non-ASN database BKN ke PPPK full time.
“Kami meminta agar segera diterbitkan Keppres yang mengatur pengangkatan kami yang terdaftar di database BKN menjadi PPPK full time, demi kejelasan status dan kepastian pekerjaan kami,” tegasnya.
3. Menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) sebagai PPPK full time.
“Kami menuntut agar pengangkatan honorer yang terdaftar di database BKN diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan rekrutmen CPNS baru. Kami adalah tenaga non-ASN yang sudah mengabdi dan layak mendapat pengakuan lebih,” tuturnya
4. Segera revisi UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai.
Honorer meminta agar dilakukan revisi yang memberikan ruang lebih besar bagi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK.
5. Tenaga non-ASN database BKN (R2, R3) menolak diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan meminta agar status honorer dinaikkan menjadi PPPK penuh waktu.
Honorer menuntut status pekerjaan yang lebih pasti dan pengakuan layak atas pengabdiannya.
6. Pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) wajib berdasarkan masa kerja.
Honorer menuntut agar pengangkatan sebagai PPPK full time didasarkan pada masa kerja yang panjang dan kontribusi nyata di berbagai sektor.
“Kami mengajak seluruh tenaga honorer R2 dan R3 hasil seleksi PPPK 2024 di seluruh Indonesia untuk bersama-sama turun ke Jakarta, menyuarakan tuntutan kami secara damai, tertib, dan terkoordinasi,” ucapnya.
Nasrullah menambahkan, suara honorer harus didengar, mereka hanya menuntut keadilan serta kepastian masa depan yang layak.
Dia yakin bahwa dengan bersatu, akan ada perubahan yang adil dan menyeluruh bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia.
“Mari wujudkan harapan dan perjuangan bersama. Ayo honorer se-Indonesia, bersatu untuk keadilan, bersama menuntut hak R2 dan R3 PPPK 2024,” pungkasnya
